PEKANBARU – DPRD Provinsi Riau berencana menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Raja Juli Antoni, guna membahas usulan pemutihan kawasan hutan yang masuk dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau.

Hal ini disampaikan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau, Suyadi, di Gedung DPRD Riau, Jumat (23/5/2025). Ia menyebutkan, latar belakang Menteri LHK sebagai putra daerah Riau menjadi harapan tersendiri agar aspirasi masyarakat lebih mudah diterima pemerintah pusat.

"Pak Raja Juli Antoni itu orang Riau, jadi kami harap ini bisa jadi pintu untuk memperlancar komunikasi. Kita akan bersama-sama menghadap beliau,” ujar Suyadi.

Suyadi menjelaskan bahwa Pemprov Riau dan DPRD telah mengajukan usulan pemutihan terhadap kawasan hutan seluas sekitar 130 ribu hektare, yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

Lahan-lahan tersebut, menurutnya, selama ini telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun-temurun. Oleh karena itu, pelepasan status kawasan dinilai penting untuk memberi kepastian hukum dan memperkuat hak atas tanah bagi warga yang telah lama tinggal dan bercocok tanam di sana.

“Yang kita perjuangkan ini lahan milik masyarakat, bukan korporasi. Warga sudah tinggal di sana puluhan tahun dan menggantungkan hidup dari lahan tersebut. Statusnya harus segera diperjelas,” tegas Suyadi.

Pemutihan kawasan hutan menjadi bagian krusial dalam proses pembaruan RTRW Riau. Tanpa kejelasan status kawasan, penetapan tata ruang dinilai berisiko melanggar hukum dan tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Suyadi berharap, pertemuan dengan Menteri KLHK dapat segera dijadwalkan, agar proses pembahasan Ranperda RTRW tidak kembali tertunda.

“Kita ingin perda ini cepat rampung agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Kepastian tata ruang juga akan berdampak pada pembangunan daerah secara menyeluruh,” tutupnya. ***