PEKANBARU, GORIAU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum menerima surat pemberitahuan apa pun dari Pemkab Pelalawan mengenai kasus hukum yang tengah menjerat Wakil Bupati Pelalawan, Marwan Ibrahim. Artinya, status Marwan hingga saat ini belum dinonaktifkan.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau, Andry Sukarmen, menjelaskan,  jika ditarik pada UU Pemda Nomor 23 2014 yang mulai dijalankan pemerintah pusat melalui Kemendagri, maka menunggu keputusan pengadilan.

"Kalau bebas murni tentu hak dan kewajiban dikembalikan. Tapi kalau bersalah dan dijatuhi hukuman maka langsung dicabut segala statusnya di pemerintahan," tambahnya.

Karena untuk penonaktifan, harus berdasarkan laporan dari Pemkab terkait dan diteruskan melalui pemberitahuan kepada Kemendagri. Pemprov dalam hal ini tidak bisa merekomendasikan pemberhentian karena merupakan wewenang Kemendagri.

Wakil Bupati Pelalawan, Marwan Ibrahim, Rabu (8/10/2014) siang, menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Marwan dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pusat perkantoran Pemkab Pelalawan.

Marwan dituding ikut terlibat dalam kasus korupsi pembebasan lahan pusat perkantoran Pemkab Pelalawan. Sejumlah orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi narapidana dalam kasus yang merugikan negara mencapai Rp38 miliar.

Dalam dakwaan JPU Romy Rozali SH, Delmawati SH dan Banu SH dari Kejari Pangkalan Kerinci menyatakan, selain menyalahgunakan wewenang, terdakwa Marwan Ibrahim diduga menerima jatah uang suap sebanyak Rp1,5 miliar berdasarkan kuitansi tertanggal 19 Juni 2008. Uang suap itu berasal dari APBD Pelalawan.

Ia juga menerima uang Rp1,1 miliar tanpa kuitansi dari Al Azmi pengadaan lahan perkantoran tersebut, tanpa kuitansi tahun 2009. Jatah itu guna memuluskan dalam proyek pengadaan lahan perkantoran Bhakti Praja sewaktu dia menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pelalawan.

Pada persidangan yang digelar di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, terdakwa yang hadir menggunakan rompi tahanan korupsi Kejari Pangkalan Kerinci warna putih, tampak terdakwa mendengarkan surat dakwaan JPU.

Dalam dakwaan JPU setebal 88 halaman tersebut dinyatakan kalau terdakwa yang saat ini menjabat wakil bupati Pelalawan tersebut dinyatakan bersama-sama dengan Syahrizal Hamid, Tengku Al-Azmi, Lahmuddin alias Atta, dan Tengku Alfian Helmi, serta Rahmad, melakukan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan lahan untuk perluasan perkantoran Bhakti Praja.

Pada tahun 2002, terdakwa menjabat selaku Sekda Kabupaten Pelalawan menyetujui pembayaran uang sebesar Rp500 juta kepada Syahrizal Hamid, mantan Kepala BPN Kabupaten Pelalawan. Uang tersebut dipergunakan Syahrizal Hami untuk membeli tanah milik PT Khatulistiwa, dimana perusahaan tersebut dimiliki oleh Saudara David Chandra.

Terdakwa Marwan Ibrahim, lanjut JPU, kembali menjabat selaku Sekdakab Pelalawan pada 2009 dan menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk perluasan perkantoran Bhakti Praja Tahun Anggaran (TA) 2009, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKKD) Kabupaten Pelalawan.

Terdakwa Marwan Ibrahim juga diduga telah menerima suap hadiah atau gratifikasi berbentuk uang sebesar Rp1,5 miliar, yang diberi Al-Azmi, mantan Kabid BPN Kabupaten Pelalawan.

Dari kegiatan pengadaan lahan yang dibeli kembali pada TA 2007, 2008, 2009 serta 2011, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 38.087.293.600. Oleh karenanya, terdakwa dijerat Pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 11 jo Pasal 12 huruf a dan b jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***