
PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan penyelidikan mendalam terkait keputusan PT Trada, anak usaha Badan Usaha Milik Daerah PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), yang merumahkan sementara 18 dari 22 karyawannya. Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengaku belum menerima laporan resmi mengenai hal ini.
"Belum ada (laporan). Jadi tadi saya sudah baca pagi tadi (berita), nanti saya minta inspektorat untuk segera diberi tahu apa semua penyebabnya," kata SF Hariyanto usai menghadiri pemusnahan arsip di Kantor Gubernur Riau, Kamis (27/11/2025).
Ketika ditanya apakah masalah ini terkait kondisi keuangan perusahaan, Hariyanto menjawab, "Saya belum tahu masalah keuangan ya, saya belum lihat. Nanti hasil dari inspektorat,’’ ujarnya.
Kebijakan PT Trada ini menuai sorotan karena perusahaan yang tengah menangani proyek strategis pabrik mini pengemasan minyak goreng bersubsidi justru melakukan penghentian karyawan secara masif. Proyek yang ditargetkan selesai akhir 2025 tersebut justru diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru.
Direktur PT Trada, Tata Haira, sebelumnya membenarkan kebijakan ini dengan alasan kondisi keuangan perusahaan yang memburuk. "Perusahaan sudah tidak sanggup lagi membayar kewajiban kepada pegawai, jadi kami mengambil langkah merumahkan sementara sampai kondisi membaik," ujarnya.
SF Hariyanto menegaskan akan menunggu hasil audit Inspektorat sebelum mengambil kesimpulan. Ia juga mengisyaratkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD tersebut.
"Insya Allah lah, kalau kita tidak ada duit, kenapa pulak lagi hidup dia (BUMD SPR Trada)? Kalau tak ada duit dia," ujar SF Hariyanto retoris.
Keputusan penghentian karyawan ini terjadi setelah pergantian direksi PT Trada dua bulan lalu. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang pengelolaan BUMD di Riau, khususnya dalam menjaga kelangsungan usaha dan hak karyawan. Pemprov Riau berjanji akan mengambil langkah tegas setelah hasil investigasi resmi keluar. ***