
PEKANBARU – Rencana rasionalisasi anggaran yang akan diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menimbulkan beragam reaksi. Sejumlah OPD mendukung kebijakan ini sebagai langkah efisiensi, sementara yang lain khawatir pemangkasan anggaran dapat mempengaruhi kinerja mereka.
Beberapa pejabat OPD yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap kebijakan ini.
"Pemangkasan anggaran pasti berdampak pada kinerja kami ke depan," ujar mereka kepada GoRiau.com.
Meski belum ada keputusan final, beberapa OPD mulai menyesuaikan diri dengan kemungkinan pemotongan anggaran. Beberapa kegiatan yang dianggap tidak mendesak, seperti pelatihan dan pertemuan non-esensial, telah dikurangi demi mengantisipasi kebijakan ini.
Sebelumnya, Senin (10/2/2025), Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, M. Job Kurniawan, menyampaikan bahwa rasionalisasi anggaran akan diterapkan di seluruh OPD, terutama pada anggaran non-pelayanan. Beberapa pos anggaran yang berpotensi mengalami pemangkasan hingga 50 persen mencakup SPPD, konsumsi rapat, dan alat tulis kantor (ATK).
Pemprov Riau beralasan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Namun, keputusan final masih dalam tahap pembahasan dan diperkirakan akan ditentukan dalam pekan ini.
Seiring dengan kebijakan ini, Pemprov Riau diharapkan dapat memberikan solusi agar pemangkasan anggaran tidak berdampak signifikan terhadap operasional OPD. Dengan demikian, layanan publik tetap berjalan optimal meskipun terjadi penyesuaian anggaran. ***