PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau masih menunggu surat keputusan resmi dari Menteri Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait dengan status tenaga honorer. Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan bahwa pembatalan penghapusan tenaga honorer perlu dipertegas lagi dengan surat keputusan dari Kementerian PANRB. Jika benar, ini kabar baik bagi tenaga honorer yang ada di Provinsi Riau.

“Kalau dari berita yang beredar memang ada pembatalan penghapusan tenaga honorer. Tentu kabar baik bagi honorer atau pegawai tidak tetap di lingkungan Pemprov Riau. Tapi kita belum terima surat resminya, atau keputusan secara tertulis,” ujar Ikhwan Ridwan pada Minggu (5/3/2023).

Saat ini, tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemprov Riau didistribusikan secara merata di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Paling banyak tenaga honorer berasal dari tenaga Guru, yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota untuk tingkat SMA/SMK sederajat.

“Secara bertahap sudah didata, yang terbanyak itu tenaga honorer dari Guru,” ungkap Ikhwan.

Sebelumnya, BKD Provinsi Riau mulai mendata secara bertahap pegawai tenaga honorer di seluruh OPD di lingkungan Pemprov Riau. BKD Provinsi Riau mencatat total tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemprov Riau sebanyak 18.000 orang.

Jika surat keputusan resmi dari Kementerian PANRB diterbitkan, keputusan ini akan memberikan dampak positif bagi tenaga honorer di Provinsi Riau. Mereka akan mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hak-haknya sebagai tenaga kerja. ***