PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan pendampingan hukum bagi warga yang terdampak sengketa lahan di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, dan berencana menggelar pertemuan bersama sejumlah pihak untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.

Kepala Bagian Hukum Setdako Pekanbaru, Edi Susanto, mengatakan tim kuasa hukum telah ditunjuk dan diberi surat kuasa khusus untuk menangani perkara yang melibatkan sekitar 80 kepala keluarga itu.

“Kita sudah menunjuk beberapa lawyer dan sudah kita berikan surat kuasa khusus. Namun untuk menggali persoalan secara utuh, kita perlu melakukan pertemuan terlebih dahulu,” kata Edi saat dihubungi, Kamis (9/4/2026).

Menurut dia, Pemko berencana mengundang perwakilan masyarakat serta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna menyusun kronologi lengkap sengketa.

“Rencananya minggu depan, kita lihat jadwalnya. Kita ingin duduk bersama agar jelas sebenarnya persoalan ini seperti apa,” ujarnya.

Edi menegaskan, penanganan kasus ini menjadi perhatian langsung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. Namun, pemerintah tidak ingin mengambil langkah tergesa-gesa tanpa pemetaan masalah yang komprehensif.

“Kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Harus dilihat dulu persoalannya, baru kemudian disusun strategi hukum yang tepat,” kata dia.

Sengketa lahan seluas sekitar 2,1 hektare tersebut melibatkan sekitar 80 kepala keluarga atau lebih dari 400 jiwa yang telah menempati kawasan itu sejak 1960-an. Klaim muncul setelah adanya Hak Guna Bangunan (HGB) yang disebut terbit pada 2010.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, menyebut Pemko telah merespons aspirasi warga dengan menyiapkan bantuan hukum profesional. Warga juga telah mengajukan permohonan resmi untuk mendapatkan pendampingan tersebut.

Di sisi lain, pihak pemegang sertifikat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa lahan tersebut memiliki riwayat administrasi panjang yang dapat ditelusuri hingga awal 1970-an. Mereka menyebut HGB yang terbit pada 2010 merupakan kelanjutan dari dasar hukum lama, termasuk gambar situasi tahun 1971 dan pembaruan surat ukur pada 2008.

Kuasa hukum pemegang sertifikat juga menyebut adanya dokumen lain seperti surat kuasa pengawasan lahan pada 1990-an serta bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan secara rutin.

Perbedaan klaim antara warga yang merasa menempati lahan secara turun-temurun dan pihak pemegang hak yang mengacu pada dokumen formal inilah yang kini menjadi fokus klarifikasi.

Pemko Pekanbaru berharap proses pertemuan yang akan digelar dapat membuka seluruh fakta secara transparan, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah penyelesaian yang adil bagi semua pihak. ***