PEKANBARU – Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Hal ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Riau, Binsar Karyanto P, ST, MM, CSFA, GRCA, GRCP, kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah dari dua wilayah tersebut, Senin (26/5/2025) di Kantor BPK Riau.

BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada kedua daerah tersebut. Opini WDP mencerminkan masih adanya sejumlah temuan material yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

Menurut BPK, Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki permasalahan pada akun Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial, serta Aset Tetap. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menghadapi masalah serupa di akun Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan berbagai permasalahan signifikan yang menyebabkan opini WDP diberikan," jelas Binsar.

Beberapa temuan utama BPK antara lain:

* Pembatasan dalam pemeriksaan utang belanja tahun 2024 karena minimnya bukti valid.

* Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan APBD dengan kemampuan keuangan daerah.

* Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa melalui mekanisme UP/GU yang tidak sesuai ketentuan.

* Ketidaktepatan spesifikasi, volume pekerjaan, serta harga satuan, yang berakibat pada kelebihan pembayaran.

BPK menegaskan, kedua pemerintah daerah wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yang mewajibkan pemerintah daerah memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah menerima LHP.

"DPRD diharapkan memanfaatkan informasi ini untuk mendorong perbaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan memastikan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi," tambahnya. ***