PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan membuat Perda, agar dapat mengenakan sanksi bagi warga yang menolak vaksinasi Covid-19. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil, Kamis (10/6/2021).

Ia menjelaskan, vaksinasi Covid-19 massal merupakan arahan langsung dari pemerintah pusat. Dimana daerah memiliki kebijakan tersendiri agar warga mendapatkan vaksin, sesuai dengan peraturan presiden yang mewajibkannya.

"Pemerintah daerah juga punya kebijakan sendiri. Kalau masyarakat belum divaksin tentu kita pertanyakan mengapa belum divaksin," ujarnya.

Sementara itu, ia mengakui pengenaan sanksi kepada warga yang enggan vaksin, salah satunya adalah dengan tidak dilayani saat mengurus dokumen administrasi. Seperti yang terjadi di Kecamatan Payung Sekaki.

Jamil mengatakan, vaksinasi massal ini sangat diharapkan dapat meningkatkan sistem imumln masyarakat untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Oleh karenanya, ia berharap warga Kota Pekanbaru dapat sepenuhnya menjalani vaksinasi.

"Nanti akan kita keluarkan lagi aturan, seperti Perwako. Setelah kita lakukan perbaikan Perda, di Perda akan dibunyikan bagi masyarakat yang tidak mau divaksin akan diberikan sanksi seperti layanan tidak diberikan," jelasnya. ***