PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Pelalawan tenyang LKPJ Kabupaten Pelalawan tahun 2012, Senin (22/4)/2013. Wakil Bupati Pelalawan Drs H Marwan Ibrahim menyampaikan jawaban atas pandangan Fraksi terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah tahun 2012 di Gedung Daerah Laksamana Mangkudiraja.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua II DPRD Pelalawan H Ikmal M Pasha dan dihadiri sejumlah anggota Dewan dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Pelalawan ini, Wakil Bupati Drs Marwan Ibrahim langsung menjawab masukan dari Fraksi PAN terkait lambatnya proses LKPJ.

Marwan mengatakan bahwa soal keterlambatan ini sudah disampaikan kepada Ketua DPRD Pelalawan melalui surat pengantar nomor 900/Bappeda-Dp/2013/109 tanggal 27 Maret 2013. Dan kemudian dijelaskan pada pasal 17 ayat 1 yang berbunyi bahwa LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun berakhir.

"Dan LKPJ tahun 2012 Pemkab Pelalawan dinilai tepat waktu karena penyampaiannya masih berada dalam kisaran waktu yang diatur. Dan untuk penyusunan LKPJ ini memang biasa memakan waktu sampai 3 Bulan," ujarnya.

Sedangkan untuk tanggapan Fraksi Golkar terkait pemerintah dituntut untuk lebih dapat melakukan pemerataan pembangunan serta percepatan Pembangunan di setiap desa, Marwan menyampaikan bahwa masukan yang disampaikan oleh Fraksi Golkar akan menjadi masukan dan catatan bagi pemerintah daerah untuk kemudian ditindaklanjuti demi perbaikan dan penyempurnaan jalannya roda pemerintahan daerah.

Sementara menyikapi pandangan umum fraksi Hanura Sejahtera terkait serapan anggaran yang tertera dari LKPJ sebesar 75,98 persen, dijelaskan oleh Wabup bahwa hal tersebut disebabkan oleh salah satunya dari efesiensi anggaran yang ada pada enam program pokok di masing-masing SKPD.

"Selain itu, efesiensi juga disebabkan oleh penghematan belanja yang terjadi pada beberapa SKPD namun Output dari kegiatan tersebut tetap tercapai," katanya.

Sedangkan menanggapi pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan terkait sekolah Binsus Bernas yang bangunan SMP dan SMA-nya masih dalam satu lingkungan dan harus dipisah, dikatakan Wabup bahwa Pemda dalam hal penganggaran untuk Sekolah Binsus atau sekolah Bernas telah sesuai dengan aturan.

"Hal itu dapat dijelaskan bahwa sekolah tersebut statusnya sudah menjadi sekolah negeri namun pemda tetap memberikan anggaran sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk pembangunan SMA-nya, saat ini Dinas Pendidikan Pelalawan sudah membuat Masterplan pengembangan sekolah Bernas tersebut," katanya.

Untuk menanggapi Fraksi Demokrat Pembangunan terkait masalah Rencana menuntaskan Pembangunan jangka Panjang daerah, Wabup menjelaskan bahwa saat ini terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) drafnya kini tengah disusun oleh Tim. Diharapkan dalam waktu dekat draft tersebut bisa selesai dan segera disampaikan ke DPRD untuk dapat diperdakan.

"Sedangkan soal pemerintah dituntut untuk meningkatkan PAD, saat ini pemerintah juga sedang terus berupaya menggali potensi PAD yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah sehingga target yang telah ditetapkan dalam RPJMD segera terealisasi," tegasnya.

Usai menjawab semua pandangan fraksi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2012, selanjutnya DPRD Pelalawan akan membentuk Pansus untuk melakukan peninjauan ke lapangan guna melihat realisasi pembangunan di daerah pada tahun anggaran 2012 di masing-masing wilayah pemilihannya yang terdiri dari tiga wilayah.

"Ya, setelah mereka turun nanti ke daerah, nanti kita bisa melihat hasil realisasi pekerjaan di tahun anggaran 2012, dimasing-masing daerah. Setelah itu, Pansus yang terdiri dari sejumlah anggota dewan ini nantinya akan membuat rekomendasi dari hasil turunnya mereka ke lapangan terkait temuannya di lapangan. Apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak itu dapat diketahui setelah pansus ini turun ke lapangan yang dimulai pada bulan depan," terang Ketua II DPRD Pelalawan Ikmal M. (ilm)