SELATPANJANG – Aspirasi pemekaran wilayah kembali menggema di pesisir timur Provinsi Riau. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti secara resmi mengeluarkan rekomendasi dukungan bagi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Riau Bagian Pesisir guna mendorong pemerataan pembangunan dan pendekatan layanan publik bagi masyarakat luas.

Kepastian tersebut mencuat kala Bupati Kepulauan Meranti, Asmar menerima audiensi Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir (BPDOP-RP) di ruang kerjanya, Rabu (16/9/2026). Rombongan yang hadir membawa spirit kesepakatan yang dikenal dengan sebutan Mufakat Dumai untuk menjajaki langkah administratif pemekaran dari wilayah induk.

"Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan rekomendasi dan mendukung proses perjuangan pembentukan DOB Wilayah Riau Bagian Pesisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," urainya usai mendengarkan pemaparan dari rombongan BPDOP-RP.

Dukungan dari pihak eksekutif ini diikuti dengan catatan khusus dari pihak legislatif. Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali mengingatkan bahwa penentuan lokasi ibu kota wilayah baru tersebut harus dibahas secara komprehensif. Titik sentral pemerintahan kelak wajib mudah dijangkau dengan mempertimbangkan kondisi geografis kepulauan agar masyarakat tidak lagi kesulitan mengakses layanan birokrasi.

"Kalau bisa, seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, ibu kotanya di Siak atau Dumai, kalau di Siak, alhamdulillah," sebutnya merespons wacana tata letak pemerintahan.

Mengacu pada kajian tersebut, lembaga legislatif Kepulauan Meranti saat ini belum menerbitkan rekomendasi resmi secara kelembagaan. Pihak dewan masih menghimpun pandangan dari seluruh fraksi sebagai pijakan sebelum mengambil keputusan turunan terkait kelanjutan aspirasi pemekaran tersebut.

Mendapatkan sinyal positif dari jajaran pimpinan daerah, Ketua Panitia Pelaksana DOB Riau Bagian Pesisir, Norhamsyah Abdul Wahab menyampaikan apresiasinya. Langkah administratif berupa rekomendasi ini dinilai menjadi amunisi segar bagi proses perjuangan yang masih harus melewati serangkaian mekanisme panjang sesuai aturan pusat.

"Kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Asmar dan jajaran Pemkab Kepulauan Meranti atas dukungan rekomendasi yang diberikan. Semoga langkah baik ini semakin dipermudah ke depannya," harapnya merespons penyerahan rekomendasi tersebut.

Pertemuan yang menjadi titik tolak baru perjuangan pemekaran wilayah pesisir ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, Bendahara BPDOB-RP, Bastian, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, serta sejumlah kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. ***