JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menyatakan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres). Hingga saat ini, belum ada sinyal kapan proses pemindahan dimulai karena Perpres belum ditandatangani oleh Presiden.

"Kita masih menunggu Perpres pemindahan. Perpres-nya belum ditandatangani Presiden, jadi kita masih menunggu arahan," kata Rini kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025) malam.

Rini menjelaskan, pihaknya sedang mengkaji ulang data ASN di berbagai kementerian. Kajian ini diperlukan karena jumlah kementerian kini bertambah dari 34 menjadi 48, sehingga desain awal pemindahan perlu disesuaikan.

"Kementeriannya sekarang jadi 48, sedangkan desain sebelumnya dirancang untuk 34 kementerian. Misalnya, pegawai yang dulu di Kemenkumham, sekarang mungkin pindah ke Kementerian HAM. Jadi, data ini perlu diperbarui," jelasnya.

Menurut Rini, perubahan ini memengaruhi alokasi pegawai dan lokasi tower-tower di IKN yang sebelumnya sudah dirancang sesuai struktur kementerian lama.

Instruksi Penataan Ulang Pegawai

Untuk menyiapkan proses pemindahan, Rini mengungkap bahwa masing-masing kementerian telah diminta untuk segera menata ulang pegawainya. Setelah proses tersebut selesai, Menpan-RB akan menentukan instansi mana saja yang akan diprioritaskan untuk berpindah ke IKN.

"Kita sudah memberitahukan kepada instansi pemerintah agar segera menata ulang pegawainya. Setelah selesai, baru kita susun prioritas instansi yang akan berpindah lebih dulu," tambah Rini.

Pemindahan ASN ke IKN diharapkan dapat berjalan lancar dengan penyelarasan data pegawai dan penyesuaian struktur kementerian yang baru. Namun, semua langkah ini masih menunggu kejelasan regulasi melalui Perpres. ***