
PEKANBARU - Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung saat ini, dinilai tidak akan pernah membuahkan hasil maksimal. Salah satu penyebabnya adalah karena sistem yang digunakan untuk memilih petugas penyelenggara (Komisi Pemilihan Umum) maupun petugas pengawas (Bawaslu).
“Sistem yang berjalan saat ini, baik KPU maupun Bawaslu dipilih oleh Komisi II DPR, yang semuanya adalah orang-orang yang berlatar belakang dari partai politik,” ujar pengamat politik dari Universitas Islam Riau (UIR), Dr H T Edy Sabli, MSi, Rabu (2/10/2024).
Dengan demikian, terang Edy Sabli, tidak ada jaminan baik penyelenggara maupun pengawas bisa bertindak independen. Apalagi jika mereka ditekan oleh pihak yang telah memilih mereka. “Akhirnya kepercayaan masyarakat juga bisa berkurang,” paparnya.
Edi kemudian membandingkan dengan kondisi dahulu, saat ia masih menjabat sebagai Ketua KPU Riau. Ketika itu, baik KPU maupun Bawaslu dipilih oleh pihak independen, seperti akademisi atau jurnalis.
Sehingga saat melaksanakan tugas, baik KPU maupun Bawaslu bisa bertindak secara independen, karena tidak ada tekanan secara politis.
Karena itu, Edy Sabli menyarankan, untuk pemilihan dan seleksi untuk dua lembaga itu, dikembalikan lagi seperti dahulu. Sehingga, penyelenggara dan pengawas yang terpilih bisa adil dan jujur dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka. “Sebab ini menentukan nasib rakyat Indonesia 5 tahun ke depan,” paparnya lagi. ***