JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah pusat untuk menetapkan harga baku kelapa serta menolak rencana pungutan ekspor kelapa rakyat. Permintaan ini disampaikan dalam audiensi bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (21/5/2025).

Bupati Inhil, Herman, hadir didampingi Sekretaris Daerah, Haji Tantawi Jauhari, serta Kepala Bappeda Inhil, TM. Syaifulah. Pertemuan turut dihadiri Deputi Menteri PPN/Bappenas, sejumlah kepala daerah sentra kelapa nasional, Ketua APKI, dan Duta Kelapa Indonesia.

Dalam pemaparannya, Herman menegaskan pentingnya perlindungan terhadap komoditas kelapa rakyat yang hingga kini masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Inhil. Ia menyoroti lemahnya perhatian pemerintah terhadap tata kelola harga kelapa dibandingkan komoditas lain seperti sawit.

“Kelapa rakyat selama ini seperti dianaktirikan dibandingkan sawit. Padahal kelapa sudah lama menopang ekonomi masyarakat kami,” ujar Herman.

Kabupaten Inhil tercatat memiliki luas perkebunan kelapa rakyat mencapai 425.000 hektare dengan produksi harian 5,8 hingga 6 juta butir. Meski begitu, tantangan seperti keterbatasan peremajaan dan status lahan dalam kawasan hutan masih menjadi penghambat peningkatan produktivitas.

Untuk itu, Herman mendesak pemerintah pusat segera menetapkan harga baku kelapa agar petani tidak terus tertekan fluktuasi harga pasar. “Jika harga jatuh, petani tidak terlalu menderita. Ketika harga naik, pembagian nilai tetap harus adil antara petani dan industri,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan dukungannya. Ia memastikan akan mengirimkan Satgas Hilirisasi Kelapa ke Indragiri Hilir pada Jumat mendatang untuk meninjau langsung kondisi lapangan sebagai bahan formulasi kebijakan nasional.

Menutup pertemuan, Bupati Herman juga menyampaikan penolakan terhadap wacana pungutan ekspor kelapa rakyat. “Jika belum ada sistem pembagian yang jelas dan jaminan harga yang berpihak pada petani, maka saya menyatakan keberatan dan menolak kebijakan pungutan ekspor tersebut,” tegasnya. ***