PEKANBARU – Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, mendesak DPRD Riau mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026 yang ditargetkan tuntas pada 30 November 2025. Ia menyebut surat resmi telah dikirimkan kepada dewan sebagai pengingat batas waktu pembahasan yang semakin sempit.

“Kami sudah menyurati DPRD hari ini. Surat sudah kami keluarkan, kami sampaikan kepada dewan untuk segera diproses,” ujar Hariyanto di Pekanbaru. “Karena waktu tinggal beberapa hari lagi. 30 November ini harus selesai pembahasan. Hari ini kita minta ada tindak lanjut dari surat kami. Insya Allah bisa terselesaikan.”

Sebelumnya, DPRD Riau menargetkan APBD Murni 2026 berada pada kisaran Rp9,6 triliun, meski alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami pengurangan. Untuk mengejar target tersebut, DPRD tengah mempersiapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah.

Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menyebut pansus akan memetakan seluruh potensi pendapatan daerah secara menyeluruh. Ia menjelaskan pemangkasan TKD membuat proyeksi APBD Murni 2025 turun menjadi sekitar Rp8 triliun, namun DPRD tetap mendorong pendapatan naik signifikan pada 2026.

“Setelah pemotongan TKD, kami memprediksi nilai APBD Murni 2025 sekitar Rp8 triliun. Namun kami menargetkan pendapatan dapat digenjot hingga Rp9,6 triliun pada 2026. Untuk itulah DPRD memproses pembentukan Pansus Optimalisasi Pendapatan,” kata Abdullah, Jumat, 14 November 2025.

Pansus tersebut nantinya akan menelusuri potensi pendapatan dari aset daerah, pajak, hingga retribusi. “Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih terukur, terorganisir, dan optimal,” ujarnya. ***