
PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Rancangan percepatan pembangunan infrastruktur desa sudah siap dibahas dan segera dijadikan Peraturan Bupati (Perbup). Program ini akan mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk pembangunan infrastruktur desa di 12 kecamatan.
''Alhamdulillah rancangannya sudah siap kita bahas. Dan insyaAllah dalam waktu dekat sudah menjadi Perbup sebagai landasan penguatan program percepatan pembangunan infrstruktur desa,'' kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan Drs H Zamur ditemui diruang kerjanya.
Sebelumnya, Bupati Pelalawan H M Harris menyampaikan kepada media, tahun 2013 mendatang, Pemerintah Kabupaten Pelalawan akan mengeluarkan kebijakan pembangunan baru yakni Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa. Program ini adalah program pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa yang ditentukan sendiri jenis pembangunannya.
''Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dermaga, air bersih, pengairan dan listrik merupakan kunci bagi keberhasilan pembangunan sektor sosial budaya dan sektor ekonomi,'' ungkapnya sambil menyebutkan, hampir setiap tahun sebagian besar dana pembangunan Kabupaten Pelalawan terserap untuk membiayai rehabilitasi, pemeliharaan, pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar ini tersebut. Pembangunan itu nantinya juga sebut Bupati akan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan diawasi juga oleh masyarakat desa setempat. Hal ini terkait perlunya penguatan otonomi desa yang ada di daerah ini,'' katanya.
Harris menjelaskan bahwa untuk kebijakan program percepatan pembangunan infrastruktur desa akan mengalokasikan anggaran per desa berkisarRp 300 sampai Rp 500 juta. Sehingga dengan adanya program ini, maka paket-paket pembangunan infrastruktur yang kecil dapat ditangani langsung oleh desa.
Pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat itu nantinya lanjut Bupati, tanpa harus menunggu penganggaran dari SKPD kabupaten, namun supervisi dan pendampingan teknis tetap akan dilakukan oleh SKPD terkait.
Program percepatan pembangunan infrastruktur desa ini, sambungnya, dimungkinkan karena adanya partisipasi swadaya dan swadana dari masyarakat. Sehingga nilai obyek yang dibangun dapat bertambah melebihi dana yang dialokasikan di dalam APBD.
''Kebijakan ini sangat erat dengan otonomi desa yang perlu diperkuat dalam rangka memobilisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan,'' papar Harris.
Dikatakannya, pada tahun 2011 lalu, tak kurang dari Rp 193 milyar dialokasikan utuk pembangunan infrastruktur perhubungan dan permukiman. Begitu juga di tahun 2012 ini, ada sekitar Rp 291 Milyar dana APBD dipergunakan untuk membangun jalan, jembatan, air bersih dan prasarana permukiman lainnya.
Hanya saja imbuh mantan Ketua DPRD Pelalawan dua periode ini, meski dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar itu relatif cukup besar tapi ternyata hal tersebut masih belum dapat menuntaskan secara keseluruhan permasalahan kekurangan infrastruktur yang ada di daerah ini. ''Jadi diharapkan kebijakan baru dengan prioritas desa ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat menjadi lebih baik lagi,'' tutup Harris. (kst)