PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, kembali mendapatkan bantuan keuangan (bankeu) dari pemerintah pusat sebesar Rp29,50 miliar lebih untuk 83 kelurahan.

"Dari sebanyak 83 kelurahan itu masing-masing memperoleh Rp350 juta yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana per kelurahan," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Syoffaizal di Pekanbaru, Selasa.

Menurut dia, bankeu itu sesuai dengan Permendagri 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Ia menjelaskan Permendagri Nomor 130 tahun 2018 sudah dijabarkan lagi turunannya dalam Perwako Nomor 102 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat. Berdasarkan juknis yang ada, dibayarkan setengah, seperti tahun lalu.

"Kami sudah menggelar rapat evaluasi kemarin supaya jangan ada lagi kesalahan teknis, sehingga hanya separuhnya yang tersalurkan, kita sudah rapat dua kali, mereka segera merealisasikannya karena dana sudah tersedia di kas kita separuhnya, sekitar Rp14 miliar. Sudah ditransfer pusat," kata Syoffaizal.

Ia mengimbau lurah yang dikoordinir oleh camat, segera merealisasikan dana yang sekitar Rp175 juta per kelurahan itu. "Kami harapkan per tanggal 25 Agustus 2020 mereka sudah selesai belanja dan review inspektorat dan sudah laporkan ke kami dan nanti kami sampaikan laporannya ke pusat untuk mendapatkan setengahnya lagi. Memang begitu aturannya," jelasnya.

Artinya, lanjut dia, pusat mengedukasi agar benar-benar belanja tepat waktu dan tepat sasaran, sebab jika lalai dengan aturan yang diterapkan, pusat bisa saja tidak menyalurkan sama sekali, seperti tahun lalu.

"Banyak persoalan sebenarnya di kelurahan, masalah SDM, masalah teknis juga, dan sudah diapresiasi oleh Camat Payung Sekaki, dia mengumpulkan para lurah dan mengundang kami sebagai narasumber ke sana. Jadi ada barang dan jasa, ada BPKAD, menjelaskan langsung kepada lurah," jelasnya.

Ia juga mengimbau camat yang lain juga mengadakan hal yang sama seperti di Kecamatan Payung Sekaki. Kumpulkan para lurah, buat acara diskusi. Sejauh ini, kelurahan yang sudah mengajukan pencairan baru delapan kelurahan. Tujuh kelurahan dari Marpoyan Damai, satu dari Rumbai Pesisir.

"Jadi baru Rp504 juta, masih ada Rp14 miliar lagi yang masih di kas kami dan
perlu dipercepat, selain itu juga masih ada bankeu dari provinsi sekitar Rp100 juta. Jadi banyak perhatian dari pemerintah pusat ataupun daerah kepada ujung tombak kita di kelurahan untuk itu hendaknya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat," katanya. ***