
JAKARTA - Direktur Operasional Waskita Beton Precast Sugiharto mengakui membuat proyek fiktif untuk menyiapkan uang Rp10 miliar yang diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dikutip dari Kompas.com, Sugiharto mengakui hal itu saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Dalam sidang, Jaksa mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) Sugiharto yang mengungkap adanya permintaan uang miliaran dari BPK.
"Di BAP, saudara ada ditanya terkait proyek fiktif. Ditanya oleh penyidik, apakah ada proyek fiktif terkait pelaksanaan Tol Japek ini? Bisa dijelaskan?" kata Jaksa.
Di hadapan Majelis Hakim, Sugiharto menjelaskan, permintaan BPK terjadi setelah menemukan banyak masalah dalam proyek pembangunan Jalan Tol MBZ. Untuk memenuhi permintaan itu, ia pun membuat sejumlah proyek fiktif saat menjabat sebagai Super Vice President (SPV) Infrastruktur 2 Waskita.
"Apa pekerjaan fiktifnya?" tanya Jaksa mendalami.
"Pekerjaan fiktifnya itu untuk pekerjaan, karena pekerjaan sudah 100 persen, (pekerjaan fiktifnya) hanya pemeliharaan, hanya patching-patching (menambal) saja, pak. Itu kecil saja," terang Sugiharto.
"Berapa nilainya?" cecar Jaksa.
"Rp10,5 miliar," kata Sugiharto.
Jaksa pun terus menggali proyek fiktif yang dibuat Sugiharto. Termasuk, siapa pihak yang menginisiasi proyek fiktif tersebut.
Sugiharto mengaku pada saat itu ia diperintah oleh atasannya Bambang Rianto yang menjabat Direktur Operasional.
"Oke. Gimana instruksinya?" tanya Jaksa.
"Tolong disediain di (proyek tol) Japek ini ada keperluan untuk BPK Rp10,5 M', Rp10 M-an lah, pak," terang Sugiharto.
Di persidangan, Sugiharto menjelaskan bahwa dirinya dipanggil bersama sejumlah Waskita Beton Precast dipanggil untuk dijelaskan adanya permintaan BPK. Dari pertemuan itu, disepakati pembuatan proyek fiktif untuk memenuhi permintaan BPK tersebut.
"Akhirnya dibuatkanlah dokumen seolah-olah ada pekerjaan Rp10,5 miliar itu?" timpal Jaksa.
“Iya, betul Pak,” kata Sugiharto.
Jaksa turut mendalami detail temuan-temuan BPK dalam pelaksanaan proyek jalan tol MBZ. Hanya saja, Sugiharto mengaku tidak mengetahui persis.
"Saya hanya diinstruksikan sama Pak BR (Bambang Rianto), Direktur Operasional saya untuk keperluan pemenuhan BPK itu," jawab Sugiharto.
Dalam perkara ini, Jaksa menduga telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp510 miliar dalam proyek pekerjaan pembangunan Jalan Tol MBZ. Kerugian ini ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan eks Direktur Utama (Dirut) PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono, Ketua Panitia Lelang PT JJC Yudhi Mahyudin, Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama, Sofiah Balfas dan Staf Tenaga Ahli Jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting, Tony Budianto Sihite.
“Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp510.085.261.485,41 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut,” kata Jaksa membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.***