
JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas perolehan suara partai politik (parpol) atau gabungan parpol dalam pengajuan calonan kepala daerah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Dikutip dari Kompas.com, berdasarkan Putusan MK ini pengusungan calon kepala daerah di pilkada disetarakan dengan besaran persentase persyaratan calon perseorangan, yaitu berbasis jumlah penduduk. Jadi, setiap provinsi di Indonesia akan memiliki ambang batas parpol maupun gabungan parpol yang berbeda-beda.
Sebelumnya, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 mengatur, parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih pada Selasa (20/8/2024) menyatakan, besaran persentase dalam Pasal 40 ayat (1) merupakan bentuk ketidakadilan bagi parpol dan gabungan parpol. Oleh karena itu, menurut dia, angkanya harus diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan.
"Mahkamah menyelaraskan persentase pengajuan calon kepala daerah oleh parpol atau gabungan parpol dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan,” ujar Enny dalam sidang di MK.
Oleh Mahkamah Konstitusi, Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: "Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu (pemilihan umum) dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:
- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen di provinsi tersebut
- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di provinsi tersebut
- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut
- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di provinsi tersebut.
Merujuk aturan tersebut serta daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2024, berikut ambang batas pilkada di 38 provinsi:
1. Jumlah penduduk dalam DPT sampai 2 juta jiwa: minimal 10 persen
- Provinsi Bengkulu: 1.494.828 pemilih
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1.067.434 pemilih
- Provinsi Kepulauan Riau 1.500.974 pemilih
- Provinsi Kalimantan Tengah: 1.935.116 pemilih
- Provinsi Kalimantan Utara: 504.252 pemilih
- Provinsi Sulawesi Utara: 1.969.603 pemilih
- Provinsi Sulawesi Tenggara: 1.867.931 pemilih
- Provinsi Gorontalo: 881.206 pemilih
- Provinsi Sulawesi Barat: 985.760 pemilih
- Provinsi Maluku: 1.341.012 pemilih
- Provinsi Maluku Utara: 953.978 pemilih
- Provinsi Papua: 727.835 pemilih
- Provinsi Papua Barat: 385.465 pemilih
- Provinsi Papua Selatan: 367.269 pemilih
- Provinsi Papua Tengah: 1.128.844 pemilih
- Provinsi Papua Pegunungan: 1.306.414 pemilih
- Provinsi Papua Barat Daya: 440.826 pemilih
2. Jumlah penduduk dalam DPT 2-6 juta jiwa: minimal 8,5 persen
- Provinsi Aceh: 3.742.037 pemilih
- Provinsi Sumatera Barat: 4.088.606 pemilih
- Provinsi Riau: 4.732.174 pemilih
- Provinsi Jambi: 2.676.107 pemilih
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: 2.870.974 pemilih
- Provinsi Bali: 3.269.516 pemilih
- Provinsi Nusa Tenggara Barat: 3.918.291 pemilih
- Provinsi Nusa Tenggara Timur: 4.008.475 pemilih
- Provinsi Kalimantan Barat: 3.958.561 pemilih
- Provinsi Kalimantan Selatan: 3.025.220 pemilih
- Provinsi Kalimantan Timur: 2.778.644 pemilih
- Provinsi Sulawesi Tengah: 2.236.703 pemilih
3. Jumlah penduduk dalam DPT 6-12 juta jiwa: minimal 7,5 persen
- Provinsi Sumatera Utara: 10.853.940 pemilih
- Provinsi Sumatera Selatan: 6.326.348 pemilih
- Provinsi Lampung: 6.539.128 pemilih
- Provinsi DKI Jakarta: 8.252.897 pemilih
- Provinsi Banten: 8.842.646 pemilih
- Provinsi Sulawesi Selatan: 6.670.582 pemilih
4. Jumlah penduduk dalam DPT lebih dari 12 juta jiwa: minimal 6,5 persen
- Provinsi Jawa Barat: 35.714.901 pemilih
- Provinsi Jawa Tengah: 28.289.413 pemilih
- Provinsi Jawa Timur: 31.402.838 pemilih.
Ambang Batas Pilkada Kabupaten/Kota
Sementara itu, untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, parpol dan gabungan parpol harus memenuhi:
- Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT sampai dengan 250.000 jiwa, parpol atau gabungan parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen di kabupaten/kota tersebut
- Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT sampai lebih dari 250.000 jiwa sampai 500.000 jiwa, parpol atau gabungan parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di kabupaten/kota tersebut
- Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 500.000 jiwa sampai dengan 1 juta jiwa, parpol atau gabungan parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di kabupaten/kota tersebut
- Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 1 juta jiwa, parpol atau gabungan parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di kabupaten/kota tersebut.
Langsung Berlaku
Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menyampaikan, putusan MK yang mengubah ambang batas syarat pencalonan bisa langsung berlaku pada Pilkada 2024. Bahkan, menurut dia, putusan MK tersebut dapat langsung berlaku tanpa harus ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
"Ya, langsung berlaku," kata Feri dalam Kompas Petang, seperti dikutip Kompas.com, Selasa.
"Karena kalau kita ingat dulu MK sudah menyampaikan dalam putusan sengketa pilpres (pemilihan presiden) bahwa putusan MK itu berlaku tanpa harus ada PKPU," ujar Feri.
Dia menjelaskan, MK bisa membatasi daya laku aturan melalui keputusannya. Dalam konteks putusan MK mengenai penurunan ambang batas, MK justru tidak menyebutkan daya lakunya akan diundur. Artinya, putusan MK tersebut dengan sendirinya bersifat berlaku setelah dibacakan dan final.
"Mestinya mengikat kita semua dan bisa diterapkan sesegera mungkin. Tanpa PKPU pun putusan MK tetap berlaku dan bisa digunakan," tegasnya.***