PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Pemerintah Kabupaten Pelalawan segera menyurati Camat Pangkalan Lesung untuk membekukan Badan Perwakilan Desa (BPD) Benduang karena yang dinilai illegal dan berkongkalikong dengan Kades setempat. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah menerima informasi dari masyarakat yang melakukan aksi demontrasi kemaren.

''Dalam tiga hari kedepan, pemerintah akan melayangkan surat pembekuan Badan Perwakilan Desa (BPD) Benduang,'' ujar salah seorang warga Desa Genduang Aner, SIP Kamis (1/11/2012).

Dijelaskan juga Wabup menjanjikan dalam tiga hari kedepan akan melayangkan surat kepada camat agar membekukan BPD yang dinilai tidak resmi karena tidak dipilih oleh masyarakat. Lagi pula BPD juga dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat tapi sebaliknya mendukung kades yang justru tidak memperjuangkan nasib masyarakat.

Pernyataan Wakil Bupati Drs Marwan Ibrahim bersama Asisten I Drs H Tengku Mukhlis,M.Si dan Kabag Tapem Hadi Penandio,S.Sos itu sebut Aner disampaikan di hadapan ratusan masyarakat Desa Genduang yang melakukan aksi demo hingga pukul 16.30 WIB Rabu (31/10) di depan Kantor Bupati Pelalawan.

''Untuk sementara kami puas dengan pernyataan Wakil Bupati yang berjanji akan segera menuntaskan desakan masyarakat terhadap kades. Langkah pertama melayangkan surat kepada camat untuk pembekuan BPD selanjut untuk kades sendiri akan diaudit pihak inspektorat,'' papar Aner.

Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMJ) ini menegaskan, namun jika dalam waktu dijanjikan tidak ada realisasi, dipastikan masyarakat akan melakukan aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi.

''Kalau realiasasinya tidak ada atau sengaja mengulur-ulur waktu, tentu kami akan melakukan aksi kembali, karena masyarakat memang sudah tidak tahan lagi dengan kepemimpinan kades saat ini. Desa kami tak maju-maju, masyarakat terus tertekan. Dan sampai realisasi janji Wabup itu, kami akan bersabar,'' ujarnya.

Diwartakan sebelumnya,l ebih 200 warga Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung berunjukrasa di Kantor Bupati Pelalawan. Warga mendesak Bupati Pelalawan H M Harris mencabut SK kepala desa mereka, karena dituding hanya  memperkaya diri sendiri tanpa mau memperjuangkan nasib masyarakat.

Aksi dimulai sejak pagi hari dan berakhir hingga sore hari, setelah perwakilan masyarakat, Aner,S.IP, Yulita dan beberapa warganya mengadakan pertemuan dengan Wakil Bupati Pelalawan Drs H Marwan Ibrahim, Asisten I Drs H Tengku Mukhlis, Kabag Tapem Hadi Penandio,S.Sos, Kapolres Pelalawan AKBP Guntur Aryo Tejo,SH,Kakan Satpol PP H Nipto Anin,S.Sos. (kst)