PEKANBARU - Setelah bekerja secara maraton beberapa Minggu belakangan, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Perda Nomor 10 tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas, akhirnya sudah rampung.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pansus, Karmila Sari dimana saat ini draft laporan kerja Pansus sudah dikirimkan ke pimpinan DPRD Riau, dan selanjutnya akan diteruskan ke Kemendagri melalui Pemprov Riau.

"Iya, Pansus sudah menuntaskan tanggal 25 Februari lalu, sesuai dengan target kita di awal pembentukan Pansus dulu, insyaAllah April sudah bisa 'launching'," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau ini, Rabu (10/3/2021).

Karmila berharap supaya draft laporan Pansus bisa segera ditindaklanjuti oleh Kemendagri supaya bisa dapat nomor registrasi dan bisa dilakukan peluncuran pada April 2021 ini. Dia bahkan sudah menyampaikan ke Biro Hukum supaya terus mengawal ini.

Dalam hasil kerjanya, jelas Karmila, setidaknya ada beberapa poin dasar yang diubah dalam mendukung konversi Bank Riau Kepri dari konvensional ke syariah, diantaranya, adanya dewan pengawas syariah, jenis kegiatan syariah, perubahan badan hukum, tata kelola, dan sanksi serta edukasi.

Meskipun banyak terjadi perubahan mendasar, Legislator Dapil Rokan Hilir ini memastikan bahwa semuanya sudah mengacu kepada perundang-undangan tentang syariah, baik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Bank Indonesia (BI) dan regulasi lainnya.

Karmila membenarkan bahwa perubahan ini merupakan janji politik dari kepala daerah, namun itu tidak sepenuhnya. Sebab, berdasarkan UU 21 tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan yang sudah berusia maksimal 15 tahun wajib mengambil sikap, antara spin off (pemisahan) atau konversi.

"Kalau kita pisahkan dan buat bank baru, kan kita harus punya modal Rp 3 T lagi. Makanya kita pilih konversi saja. Sebenarnya dalam aturan OJK itu tidak membutuhkan Perda, tapi Perda ini menyangkut status BRK sebagai BUMD," ulasnya.

Lebih jauh, Karmila menuturkan bahwa pihaknya memberi beberapa kelonggaran dalam Perda ini, mengingat BRK adalah BUMD untuk bisnis perbankan. Sehingga, diharapkan tidak ada kekakuan dalam anggaran dasarnya.

"Dalam laporan hasil kerja Pansus, kita ingin dewan pengawas syariah dan komisaris adalah harus memiliki kemampuan (di bidang) ekonomi syariah, dan pengalaman di bisnis perbankan. Jadi selama ini ada yang akademis, nah ke depan, kita ingin mereka tak hanya jago teori tapi juga jago lapangan," tutupnya. ***