SIAK SRI INDRAPURA, - Rombongan anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Ngawi Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Siak guna mempelajari Peraturan Daerah (Perda) tentang Perpustakaan Arsip, Selasa (7/3/2017). Kedatangan mereka disambut Asisten Administrasi Umum Setdakab Siak Jamaluddin di Ruang Rapat Sri Indrapura, Kantor Bupati Siak.

Ini merupakan kali pertamanya rombongan sebanyak 30 orang berkunjung ke Siak. Ketua rombongan Sarjono menyampaikan secara garis besar geografis dari Kabupaten Ngawi, agar diketahui Pemkab Siak, dengan harapan bisa berkunjung ke daerahnya.

"Kami mencoba melihat melalui Informasi Teknologi (IT) yang ada, bahwa Kabupaten Siak ini sudah ada memiliki Perda tentang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan. Pada saat ini kami sedang menyusun perda tentang itu, karena Undang-undang induk tentang perpustakaan dan kearsipan ini tidak ada, hanya amanah dalam UU 1945, khususnya pasal 18 ayat 6," sebut Sarjono.

Sehingga, lanjutnya, murni bahwa perda perpustakaan dan kearsipan ini merupakan suatu strategi untuk melaksanakan dan memperlancar adanya rencana pembangunan jangka menengah daerah.

"Tentunya kami ingin menambah wawasan, kami berusaha mencari referensi dari daerah-daerah yang sudah memiliki perda tentang ini, ternyata di Siak sudah ada, makanya kami datang ke sini untuk belajar," ujarnya.

Sebelum menjelaskan tentang Perda tersebut, Jamaluddin menyampaikan seulas tentang sejarah dan profil Kabupaten Siak. Kemudian, ia terangkan pula sekilas tentang perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Siak.

"Kantor perpustakaan Siak berdiri tahun 2004, karena waktu itu infrastruktur masih terbatas, kami gunakan kantor yang ada, dan tahun 2011 barulah kita pindah ke kantor yang baru, letaknya berdampingan dengan perumahan bupati, kami harapkan bapak dan ibu nantinya dapat berkunjung ke sana," jelas Jamal.

Kemudian, tahun 2016 dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016, barulah dibentuknya dinas perpustakaan, saat ini kantor tersebut memiliki pegawai 26 orang PNS dan 38 honorer. Kemudian juga memiliki 3 unit mobil keliling yang dioperasikan di 14 kecamatan secara bergiliran digunakan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan perpustakaan.

"Kita sudah punya Perda No 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, memang ini baru dalam tahap sosialisasi, dan Perbup No 18 Tahun 2010, tentang peraturan pengelolaan arsip. Bapak ibu sekalian nantinya bisa mengambil data kami dengan mengcopy file ini, agar dapat dipelajari," pungkasnya. *** #SIAK