JAKARTA – Sengketa lahan yang menyeret nama mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, kembali memunculkan dugaan kuat soal praktik mafia tanah. Pakar hukum pidana Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf, menilai persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari campur tangan oknum–termasuk dugaan keterlibatan aparat pertanahan.

“Menurut saya pak JK benar, ada mafia tanah di belakangnya dan pengalaman dari pengembang besar itu terkait proyek di Bekasi juga demikian,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025).

Hudi menilai banyaknya korban dalam kasus serupa seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk bertindak tegas. Ia menekankan penanganan hukum tidak boleh berhenti pada pihak lapangan, melainkan juga menyasar oknum yang diduga berperan memuluskan praktik tersebut.

“Sudah saatnya pemerintah turun tangan menghadapi mafia tanah, oknum pejabat yang terlibat segera diproses hukum,” tegasnya.

Sengketa yang melibatkan lahan seluas 16,5 hektare di kawasan GMTD, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, sebelumnya membuat JK geram. Ia menuding ada rekayasa dan praktik manipulasi pihak tertentu yang berusaha menguasai tanah miliknya.

“Itu kebohongan dan rekayasa. Itu permainan Lippo, itu ciri Lippo itu. Jadi jangan main-main di sini,” ucapnya saat meninjau lokasi, Rabu (5/11/2025).

JK mengaku heran karena lahannya tiba-tiba diklaim oleh seseorang yang disebut sebagai penjual ikan, Manjung Ballang. Ia menilai klaim itu tidak masuk akal dan bertolak belakang dengan bukti yang ia miliki.

“Masa penjual ikan punya tanah seluas ini,” katanya.

Ia menjelaskan lahan tersebut telah ia kuasai sejak lama dan dibeli dari keluarga Raja Gowa, sebelum kawasan itu masuk ke wilayah Kota Makassar. JK juga menyinggung dugaan rekayasa yang menyeret sejumlah pihak terkait.

“Iya, karena ini kita punya. Ada suruhannya, ada sertipikatnya. Itu cepat-cepat diselesaikan. Itu namanya perampokan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Lippo Group membantah melakukan penyerobotan. CEO Lippo Group, James Riady, menegaskan lahan yang dipersoalkan bukan milik perusahaan.

“Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo,” katanya, Senin (10/11/2025).

James mengakui Lippo merupakan salah satu pemegang saham di PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), namun menegaskan keputusan terkait lahan bukan berada di bawah kendali perusahaannya.

“Lahan itu kepemilikan dari perusahaan pemda di daerah, PT GMTD, di mana Lippo adalah salah satu pemegang saham,” jelasnya.

Sengketa lahan ini kini terus bergulir, sementara dorongan agar oknum yang diduga terlibat diproses hukum semakin menguat. ***