JAKARTA – Kementerian Agama merumuskan lima rekomendasi strategis untuk mencegah konflik sosial berlatar keagamaan. Rumusan ini lahir dari Workshop Hasil Pemetaan Potensi Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan yang digelar di Jakarta pada 12–14 November 2025.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, menyebut rekomendasi tersebut menjadi peta jalan penting dalam memperkuat layanan keagamaan yang lebih responsif.

“Rekomendasi ini merupakan peta jalan penting untuk menciptakan layanan keagamaan yang lebih responsif dan secara preventif mencegah potensi konflik di tengah dinamika masyarakat,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025).

Arsad meminta hasil workshop segera diteruskan sampai tingkat pelaksana lapangan. Ia menegaskan setiap Kepala Bidang harus memastikan arahan ini menyentuh struktur paling bawah.

“Kami minta masing-masing Kepala Bidang bisa dilanjutkan oleh para Kepala Seksi dan diteruskan lagi di tingkat paling bawah, yaitu para penyuluh dan penghulu,” jelasnya.

Lima Rekomendasi Kemenag

Rumusan yang dihasilkan memuat lima langkah utama untuk memperkuat pencegahan konflik keagamaan, yakni:

1. Penguatan regulasi

   Pembaruan regulasi di bidang Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, termasuk aturan kemasjidan, agar selaras dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan keagamaan.

2. Peningkatan kapasitas SDM

   Penguatan kompetensi SDM melalui peningkatan pemahaman regulasi, keterampilan teknis, dan penguasaan jaringan kelembagaan Islam.

3. Sinergi layanan dan filantropi

   Pengoptimalan kerja sama antarinstansi dan pemberdayaan filantropi keagamaan, mulai dari zakat hingga sedekah, dengan sistem yang lebih terstruktur.

4. Penguatan dialog keagamaan

   Perluasan forum dialog di lingkungan organisasi keagamaan untuk meredam perbedaan pandangan yang berpotensi menimbulkan konflik.

5. Diseminasi hasil riset

   Penyebaran hasil riset sebagai dasar faktual penyusunan kebijakan terkait layanan keagamaan, sehingga kebijakan yang disusun lebih tepat sasaran.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan yang berperan langsung dalam implementasi kebijakan di daerah, mulai dari para Kasubdit di Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Provinsi, Kasi Bimas Islam Kankemenag Kabupaten/Kota, hingga perwakilan ormas Islam. ***