PEKANBARU, GORIAU.COM - Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas) Provinsi Riau meminta komitmen Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dan Polres Kuansing dalam menertibkan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Pasalnya, aktivitas PETI hingga hari ini masih saja terus berlanjut, baik di Sungai Kuantan maupun di Sungai Singingi.

"Kita meragukan kesungguhan dari Bupati Kuansing dan Kapolresnya untuk menertibkan PETI," ujar Ketua Fordas Riau, Ir. Mardianto Manan, MT kepada GoRiau.com, Minggu (12/10/2014). Keraguan itu, lanjut Mardianto, bukan tanpa alasan. Sebab, penertiban PETI yang dilakukan Polres seolah hanya seremonial belaka."Kalau bupati bersama penegak hukum serius menertibkan PETI, tentu pada hari ini tidak akan ada lagi," lanjut Mardianto.Dari penelusuran GoRiau.com, rendahnya harga karet dan kelapa sawit menjadi alasan bagi warga untuk melakukan aktivitas PETI. Bagi mereka, mencari uang dengan menambang emas secara ilegal di Sungai Kuantan jauh lebih baik daripada maling.Menanggapi hal itu, Mardianto yang juga orang Kuantan berpendapat kondisi ekonomi lemah tidak bisa dijadikan alasan untuk merusak alam. Sebab, murahnya harga karet tidak hanya terjadi tahun ini saja. Melainkan terjadi hampir setiap tahun sejak dulunya, namun tidak ada yang namanya PETI."Dulunya, orang Kuantan sangat arif dalam menjaga sungai. Sebab dari sungai banyak peradaban masyarakat Kuantan. Tapi, saat ini orang berlomba-lomba untuk merusaknya. Apa yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti," urai Mardianto.Merusak Sungai Kuantan dengan PETI, lanjut Mardianto, jauh lebih berbahaya bila dibandingkan dengan mencuri. Sebab, dampak yang akan ditimbulkan sangat besar di masa depan. "Kalau sekarang belum dirasakan dampaknya, tunggu 10 tahun lagi," katanya."Kalau tak banyak anak-anak yang dilahirkan mengalami kecacatan fisik," lanjut Mardianto. Orang yang merusak sungai Kuantan akan merusak peradaban. Karena, air raksa yang terkandung di Sungai Kuantan saat ini tidak bisa diuraikan oleh suatu zat pun.Selain ekonomi lemah, pelaku PETI menuturkan kepada GoRiau.com bahwa mereka selalu memberikan upeti untuk Polsek dan Polres Kuansing. Seperti di Desa Pulau Rengas Pangean, setiap kapal PETI memberikan upeti sebesar Rp300 per kapal setiap minggunya."Setiap minggu kami selalu menyetor ke Polsek uang sebesar Rp300 per kapal. Saat ini di Pulau Rengas ada 13 kapal," ujar sumber GoRiau.com yang tak ingin disebutkan namanya beberapa hari lalu.Mendengar hal itu, kecurigaan Fordas akan tidak seriusnya Pemkab Kuansing dan Polres dalam menertibkan PETI semakin besar. Ia menduga, permainan antara pihak penegak hukum dan pelaku membuat PETI tak bisa diberantas."Jangan-jangan mereka operasi PETI hanya untuk menaikkan tarif upeti. Mereka razia untuk memperlihatkan taring, agar setoran naik," tutup Mardianto. (san)