PEKANBARU – Upaya mewujudkan status daerah istimewa bagi Provinsi Riau terus digesa Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Naskah akademik sebagai landasan utama perjuangan itu kini mulai disusun.

"Untuk menyusun naskah akademik itu, akan menjadi salah tugas Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR). Mereka sudah rapat, meskipun kemarin baru membicarakan kerangka naskah akademiknya," ungkap Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk H Jon Dasa, Jumat (23/5/2025) pagi.

Menurutnya, naskah akademik tersebut harus menggambarkan keistimewaan Riau dari sisi filosofis, sosiologis, dan yuridis agar bisa disetujui pemerintah pusat.

"Yang kita harapkan itu bagaimana peradaban Melayu punya keistimewaan tersendiri bagi Riau," jelasnya.

Ia menekankan, naskah akademik wajib disertai dengan tiga landasan utama. Landasan filosofis berisi kesadaran hidup berbangsa dan cita hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Sosiologis menggambarkan fakta empiris, masalah, dan kebutuhan hukum masyarakat.

"Sedangkan landasan yuridis memberikan urgensi hukum terhadap pembaruan atau perbaikan aturan agar selaras dengan tuntutan hukum masyarakat," tambahnya.

Datuk Jon mengungkapkan bahwa di dalam BPP DIR berhimpun tokoh dari berbagai kalangan, seperti akademisi, budayawan, organisasi kemasyarakatan, dan paguyuban.

"Kita dari LAMR hanya memfasilitasi agar BPP DIR ini segera merampungkan naskah akademik tersebut. Saat ini kita sedang merangkul banyak pihak untuk mendukung usulan DIR ini," urainya.

Dukungan terhadap usulan status daerah istimewa Riau juga datang dari sejumlah tokoh. Anggota Fraksi Gerindra DPRD Riau, Edi Basri, menilai Riau sangat layak menyandang status itu karena memiliki dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat.

"Sejarah panjang Riau perlu digali lebih dalam untuk memperkuat argumentasi keistimewaan. Kami mendukung penuh karena daerah dengan status khusus biasanya memiliki potensi yang bisa dioptimalkan," kata Ketua Komisi III DPRD Riau ini.

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, juga menyambut baik perjuangan ini. Ia mengapresiasi peran LAMR yang dipercaya masyarakat untuk memimpin perjuangan tersebut.

Kaderismanto menegaskan komitmennya untuk mendukung perjuangan itu dan mendorong masyarakat Riau agar memberikan dukungan luas.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI turut menyatakan dukungannya.

"Kami menyambut hangat LAMR dan siap membantu perjuangan status istimewa Riau," ujar Hendry Munief.

Hendry menyebutkan akan mengkomunikasikan aspirasi itu kepada anggota DPR lainnya, termasuk dari Dapil lain seperti Rahmat Saleh dari Sumatera Barat yang duduk di Komisi II DPR RI.

"Beliau siap mendukung perjuangan ini," jelasnya.

Rahmat Saleh dalam pertemuan dengan pengurus LAMR menyarankan agar disusun kajian ilmiah yang mendalam dan spesifik mengenai dasar keistimewaan.

"Langkah awal bisa dimulai dari penelitian ilmiah. Selain itu, jaga kekompakan seluruh elemen termasuk pemerintah daerah," pesannya.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum DPH LAMR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, memaparkan sejarah dan kekhasan budaya Melayu Riau serta kontribusinya terhadap bangsa. Ia juga menyinggung ketimpangan yang masih dialami masyarakat hukum adat dan tempatan, meskipun Riau menjadi salah satu penyumbang utama kekayaan negara. ***