JAKARTA – Keterlibatan oknum TNI dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN berinisial MIP akhirnya terkuak. Kopda FH, yang saat kejadian berstatus tidak hadir tanpa izin (THTI), diduga terjerat karena imbalan uang dari kelompok sipil yang merekrutnya.

Kapuspen TNI, Brigjen Freddy Ardianzah, menegaskan FH kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. “Peran Kopda FH adalah sebagai perantara, mencari orang untuk menjemput paksa korban. Perkaranya akan diproses melalui jalur pidana militer,” ujarnya, Jumat (12/9/2025).

Keterangan itu diperkuat oleh pengakuan Eras, tersangka sipil, melalui kuasa hukumnya Adrianus Agal. Menurutnya, FH—yang disebut dengan inisial F—menghubungi Eras pada 18 Agustus 2025 untuk sebuah “pekerjaan” berupa penjemputan seseorang. Korban baru diketahui belakangan adalah MIP.

Eras mengaku direkrut dengan janji pekerjaan aman. F meyakinkan korban hanya akan diantar pulang oleh dirinya bersama “tangan kanan bos”. Namun skenario berubah ketika korban disergap di sebuah mal kawasan Kramat Jati pada 20 Agustus 2025, lalu dialihkan penyerahannya ke daerah Tanjung Priok. 

Setelah menyerahkan korban, Eras dan kelompoknya menerima uang Rp45 juta dari F pada malam hari. “Klien saya kaget ketika kemudian mengetahui korban ternyata ditemukan meninggal. Ia mengaku syok dan mencoba menghubungi F, tetapi tidak tersambung,” ujar Agal. 

Keterlibatan FH yang sedang dalam pencarian satuan karena THTI memperlihatkan rapuhnya pengawasan internal militer. Sementara itu, imbalan uang menjadi pintu masuk peranannya dalam jaringan kriminal yang melibatkan sipil dan aktor misterius yang disebut “bos”.

Kini, kasus ini tidak hanya membuka tabir tragis pembunuhan seorang bankir, tetapi juga memperlihatkan bagaimana motif finansial bisa menyeret aparat ke dalam pusaran kejahatan terorganisir. Proses hukum militer terhadap FH dan penyelidikan sipil terhadap tersangka lain menjadi sorotan publik yang menuntut transparansi. ***