PANGKALAN KERINCI - Tiga delegasi perwakilan dari United Kingdom Climate Change (UKCC) berkunjung ke Kabupaten Pelalawan. Tiga delegasi tersebut yakni Tom Blomley, Elina Blomley dan Christoper W.

Kunjungan delegasi Inggris untuk memonitoring pelayanan publik di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pelalawan terkait transparansi Aggaran Dana Desa (ADD), Keterbukaan Informasi Publik dan Transparansi Tata Kelola Kehutanan.

Kunjungan diterima langsung Bupati Pelalawan, HM Harris melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) M Syahul Syarif didampingi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Perwakilan Provinsi Riau dan Asia Foundation, Kamis (8/2/2019).

Syahrul mengatakan Pemkab Pelalawan melaksanakan fungsi dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Seperti halnya transparansi anggaran desa dan transparansi tata kelola kehutanan.

"Tetapi disini harus disadari aturan main informasi seperti apa yang patut untuk disampaikan dan mana yang tidak harus dibuka," ujarnya.

Dikatakannya, perlu adanya aturan main dan penjelasan oleh OPD sehingga tidak salah dalam memberikan informasi yang perlu untuk disampaikan ke publik.

"Kita selalu intens berdikusi, mengawal kebijakan serta impelementasinya dan pengawasannya di lapangan. Untuk tata kelola anggaran dana desa pembagiannya disesuaikan dengan kondisi lingkungan di daerah," papar Syahrul.

Perwakilan UKCC Tom Blomley mengapresiasi tata kelola perencanaan, implementasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemda Pelalawan dalam melaksanakan dan mendukung keterbukaan transparansi anggaran.

Ia menilai, perencanaan yang cukup baik ini selaras dengan RPJMD Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pogramnya. Ia juga cukup kagum dan antusias bagaimana Pemkab mengelola keterbukaan informasi publik yang dia sadari di negaranya inggris untuk keterbukaan informasi ini belum dilakukan disana.

"Pelalawan cukup luas dengan hamparan hutan dan perkebunan sawitnya dengan tata kelola yang baik juga," imbuhnya. ***