JAKARTA – Kekhawatiran baru muncul terhadap arah pembiayaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) mempertanyakan dasar pendanaan lembaga tersebut karena dinilai tidak mencerminkan kondisi fiskal Indonesia yang masih terus defisit.

Dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan Danantara, di antaranya Muliaman Hadad, Pandu Sjahrir, Rohan Hafas, dan Reza Yamora Siregar, para ekonom menyoroti bahwa Indonesia tidak berada dalam posisi fiskal yang lazim bagi negara yang membangun sovereign wealth fund.

Selama dua dekade terakhir, Indonesia terus mencatat defisit fiskal, sementara defisit transaksi berjalan juga menghantui sebagian besar 15 tahun terakhir. Kondisi itu menurut AEI menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas Danantara dalam membiayai dirinya tanpa bertumpu pada utang.

“SWF umumnya dibentuk pada kondisi surplus, hal yang Indonesia tidak hadapi akhir-akhir ini. Sehingga, kebutuhan pendanaan yang besar menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh Danantara akan bergantung pada utang dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi manajemen utang nasional,” tulis AEI dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

AEI juga melihat bahwa perluasan pembiayaan Danantara, termasuk rencana alokasi Rp20 triliun untuk peternak ayam pemasok program Makan Bergizi Gratis (MBG), berpotensi menekan pergerakan investasi domestik. Mereka menilai langkah tersebut dapat menciptakan efek crowding-out bagi sektor swasta.

“Muncul kekhawatiran bahwa ekspansi pembiayaan Danantara justru akan menimbulkan crowding-out terhadap sektor swasta, meningkatkan biaya modal, dan mengurangi ruang gerak investasi domestik,” ujar Teuku Riefky.

Selain persoalan pendanaan, AEI menyoroti dampak pengalihan dividen BUMN ke Danantara yang dinilai mengurangi potensi penerimaan negara. Hal ini dinilai semakin mempertegas kebutuhan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, para ekonom menilai tantangan Danantara tidak hanya pada struktur pendanaannya, tetapi juga pada persoalan rangkap jabatan, potensi konflik kepentingan, serta lemahnya mekanisme meritokrasi dalam penunjukan pejabat.

“Tekanan politik terhadap Danantara hampir tak terhindarkan mengingat besarnya kepentingan yang terlibat,” ujar Mervin G. Hamonangan.

Catatan kritis AEI tersebut menegaskan bahwa Danantara membutuhkan fondasi pembiayaan yang lebih kokoh serta tata kelola yang mampu memastikan lembaga tersebut tidak menjadi beban tambahan bagi fiskal negara. ***