PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Husaimi Hamidi menceritakan pengalaman dia selama menggelar reses di Dapilnya, dimana dia melihat masih banyak daerah-daerah yang perlu perhatian khusus oleh pemerintah.

Yang paling dia ingat adalah saat kunjungan reses di Desa Air Hitam dan Ulak Kemahang, Kecamatan Pujud. Dimana, di desa tersebut tidak ada satupun masyarakat yang memiliki tenda.

"Karena tidak ada tenda, saya bawa tenda pribadi saya ukuran 6x6 meter dari rumah saya di Kelurahan Pujud. 4 jam perjalanan dari rumah saya, 1,5 jam perjalanan darat ditambah 2,5 jam perjalanan menggunakan jalur air," kata Politisi PPP ini kepada GoRiau.com, Rabu (31/3/2021).

Saat itu, ungkapnya, dia membawa satu set tenda dan akhirnya dia tinggalkan untuk kepentingan umum masyarakat setempat. Namun, ternyata desa sebelahnya juga menginginkan hal yang sama.

GoRiau Anggota DPRD Riau Dapil Rokan
Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Husaimi Hamidi.

"Akhirnya, saya jemput lagi satu tenda ke kampung, saya sewa speed Rp 1,5 juta. Jadi inilah kesulitan kami di Dapil, makanya saya selalu bilang pemerintah jangan menjadikan Pekanbaru dan Jakarta sebagai barometer, wilayah pinggiran ini juga harus jadi pertimbangan," ujarnya.

Selama ini, sambungnya, ketika ada hajatan di kampung tersebut, masyarakat bergotong-royong mendirikan tenda dengan kayu-kayu hutan dan tali temali kemudian ditutupi dengan terpal, bukan dengan tiang tenda besi seperti yang sering dilihat kebanyakan.

"Kalau dihitung-hitung, anggaran untuk sewa tenda reses sangat kurang dibanding beli tenda baru. Tapi yang namanya wakil rakyat, ketika sudah berbagi dengan masyarakat tentu ada kepuasan tersendiri. Jadi, masyarakat disana bilang, ini pertama kalinya ada tenda di kampung mereka," terangnya.

"Ya inilah nasib DPRD, beda dengan Bupati dan Gubernur, kewenangan kami sangat terbatas. Tapi kalau DPRD sudah turun, banyak keluhan-keluhan yang disampaikan," tambahnya.

Untuk akses listrik, diakui dia, memang sempat dikeluhkan masyarakat, namun beberapa tahun yang lalu dia coba mengkomunikasikan dengan PLN, dan akhirnya listrik bisa dinikmati oleh masyarakat.

Di lokasi tersebut, masyarakat juga mengeluhkan akses transportasi yang mengharuskan mereka menggunakan kendaraan air, sehingga membebani masyarakat untuk keperluan transportasi.

"Itu jalan menghubungkan desa, jadi merupakan kewenangan kabupaten, kita di Provinsi kalau mau membangun harus pakai skenario Bantuan Keuangan (Bankeu), saya harap Gubernur bisa membuka kran Bankeu ini supaya pembangunan bisa merata. APBD Kabupaten tidak akan mampu, Pemprov harus turun kesana, jangan hanya waktu pemilu datang ke lokasi, habis itu ditinggal," pungkasnya. ***