
PEKANBARU, GORIAU.COM - Meskipun banyak mendapat tekanan dari luar melalui SMS dan penelepon gelap, KPU Riau tetap kukuh dengan pendiriannya. Hal itu terkait keinginan sekelompok pengurus DPD Partai Demokrat Riau untuk mengganti DCS karena ada laporan masyarakat, saat uji publik.
"Kita tidak bisa mengubah lagi, itu sudah ketentuan. Dari awal sudah kita jelaskan, DCS Partai Demokrat yang dilaporkan masyarakat sifatnya tidak menyalahi dan tidak dapat menggugurkan DCS-nya," ujar ketua KPU Riau Tengku Edy Sabli, Senin (29/7/2013).
Menurutnya, DCS tersebut tidak perlu lagi dipermasalahkan, karena tidak ada prosedur dan syarat mereka yang diluar ketentuan. Kalau dipersoalkan juga, akan meruncingkan masalah interen partai saja, sedangkan KPU memastikan tidak bakal mengubah lagi. Apalagi, persoalannya hanya tandatangan scanning di BB 1-11.
"Kalau di BA tentu menyalahi, inikan di BB. Ya boleh saja," katanya.
Sebelumnya, pelapor atas nama Muhammad Nazif mengatakan laporan tersebut akibat menggunakan tandatangan scanning, yang melanggar ketentuan. Sedangkan laporannya bukan hanya untuk satu DCS namun untuk 12 DCS Partai Demokrat.
"Ketua KPU itu kan tidak konsisten, karena tidak mau berpolemik, dikatakan tidak bisa diganti. Bukankah DCS perpanjangan tangan partai," tanyanya.
Sedangkan menurut panitia penjaringan Bacaleg Partai Demokrat Riau, Abdurrahman Tsani juga pernah menyatakan bahwa tidak hanya 12 Bacaleg partainya yang menggunakan tandatangan scanning. Semua Bacaleg, yang berjumlah 65 orang itu form BB 1-11 menggunakan tandatangan scanning.
"Kenapa kok yang duabelas saja dipersoalkan. Lagi pula penggunaan tandatangan scanning itu boleh kecuali pada berita acara. Kenapa ada yang mempersoalkan," katanya.
Menurutnya, kader partai demokrat tidak usah mempersoalkan hal tersebut. Sebab, kader harus fokus terhadap kerja pemenangan pasangan calon gubernur-Wakil Gubernur Riau, Achmad-Masrul Kasmy.
"Kalau masih memprsoalkan ini, sama saja akan merugikan partai. Hal ini akan berdampak buruk terhadap Pilgubri," katanya.(kha)