RENGAT - Polemik yang digembar-gemburkan pihak, Satar Hakim, salaku tersangka kasus dugaan korupsi penjualan dan penerbitan surat diatas kawasan hutan di Desa Usul, Kecamatan Batang Gangsal, Inhu terus bergulir.

Berbagai upaya dilakukan oleh tersangka untuk bisa keluar dari jeratan hukum, termasuk mengajukan gugatan praperadilan ke PN (Pengadilan Negeri) Rengat.

Dan kini, tibalah saatnya hakim tunggal PN Rengat yang menjadi penentu dalam kasus itu. Bahkan, besok, Selasa (20/6/2017), Omoris Sitorus SH selaku hakim praperadilan akan menjatuhkan putusan terhadap gugatan tersangka selaku pemohon.

Dalam gugatan yang disampaikan kuasa hukum tersangka, Satar Hakim, yang merupakan mantan Kades Usul menggugat bahwa, penetapan dirinya sebagai tersangka, penahanan dan penyitaan aset miliknya oleh penyidik Kejari Inhu dinilai tidak sah.

Atas gugatan itu, Kuasa Kajari Inhu selaku termohon membantah semua gugatan yang dimohonkan oleh pemohon. Bantahan tersebut disampaikan Tim Kuasa Kajari Inhu pada sidang kesimpulan yang digelar di ruang sidang II PN Rengat, Senin (19/6/2017).

"Gugatan pemohon tidak beralasan, dan semuanya telah kita bantah dengan bukti-bukti yang kita hadirkan selama masa persidangan," kata Tim Kuasa Kajari Inhu, Nur winardi SH MH, kepada GoRiau.com, Senin (19/6/2017).

Pada sidang kesimpulan tadi sebutnya, pihkanya menyimpulkan bahwa sudah seharusnya gugatan pemohon untuk ditolak. Karena gugatan tersebut sangat tidak relevan dan beralasan.

"Maka dari itu, kita tetap pada pendirian, karena proses hukum yang dilakukan, baik itu terkait penetapan tersangka, penanhanan dan penyitaan aset yang kita lakukan selaku penyidik, sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku," tegas Nur Winardi.

Dengan demikian sambungnya, apaun alasannya, penanganan tindak pidana korupsi terhadap tersangka penjual dan penerbitan surat tanah diatas kawasan hutan harus terus berjalan sebagai mana mestinya, pungkas mantan Kasi Intelijen Kejari Sengeti Jambi tersebut.(Jef)