SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti menggelar Rapat Harmonisasi Ranperbub (Rancangan Peraturan Bupati) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Meranti, bertempat di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (18/7/2019) siang.

Rapat dipimpin oleh Kabag Hukum Setdakab Kepulauan Meranti Sudandri Jauzah dan dihadiri sejumlah perwakilan kelurahan, perwakilan Bappeda, BPKAD, Tapem dan bagian Hukum Setdakab Kepulauan Meranti.

Sudandri mengatakan bahwa rapat tersebut dilakukan merupakan tindak lanjut dari peraturan Menteri nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Sehingga melalui Ranperbub tersebut nantinya akan dirinci aturan dan petunjuk pelaksanaan secara spesifik di tingkat kelurahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Rapat juga menghadirkan Satuan Kerja (Satker) terkait untuk mensinkronisasikan semua usulan agar terbentuk rancangan Perbub nantinya memenuhi semua aspek dari kebutuhan yang ada.

"Kenapa ini harus ada, tentulah aturan yang dibuat itu harus ada pedoman. Dari tingkat pusat ada pedomannya di daerah juga harus ada petunjuk pelaksanaanya," ujarnya.

Sudandri juga mengatakan bahwa ada dua hal yang menjadi inti rapat tersebut. "Menyangkut masalah peraturan tentang desa dan berbicara tentang rancangan perbub, tentang pembangunan sarana dan prasarana permberdayaan masyarakat kelurahan Kepulauan Meranti," jelasnya.

Diungkapkan Sudandri pula, salahsatu yang penting dibahas dalam rapat tersebut adalah tata cara pengelolaan keuangan di Tingkat Kelurahan. Walaupun demikian dikatakan Sudandri ini adalah pertemuan pertama yang dilakukan dan akan ada rapat selanjutnya untuk lebih mematangkan Ranperbub tersebut.

"Nanti akan ada pertemuan lanjutan, dimana akan melibatkan semua satker terkait," pungkasnya.***