PEKANBARU - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti mendatangi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal yang ada di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Binawidya. TPS ini disebutnya sudah sangat meresahkan masyarakat setempat.

Dikatakan Ida, TPS ini berada dalam posisi radius 100 meter dari pemukiman masyarakat, dan sudah beroperasi cukup lama. Bahkan, tumpukan sampahnya sudah memenuhi setengah dari pertemuan aliran air dari Sungai Sibam dan Sungai Air Putih.

GoRiau Tumpukan sampah di Kelurahan A
Tumpukan sampah di Kelurahan Air Dingin.

"Kalau ini dibiarkan, sungai tidak akan mengalir lagi dan lendir-lendir dari sampah ini akan terkontaminasi kepada sumur-sumur masyarakat," kata Politisi Golkar ini, Sabtu (1/5/2021).

Lokasi TPS ilegal ini, menurut Ida, sudah membuat masyarakat resah, terutama polusi udara. Bahkan, masyarakat yang berada radius 5 Km sudah 'diserang' oleh lalat hijau. Terlebih lagi, saat ini sedang musim hujan, membuat sampah-sampah menjadi lembab.

Dari hasil pemantauan dan pengumpulan informasi, lahan tersebut merupakan lahan pribadi namun dikomersilkan untuk menampung sampah dari pengangkut sampah mandiri.

Pemilik lahan, sambung Ida, mengutip biaya Rp 600 ribu untuk satu unit mobil pengangkut setiap bulannya, dan satu harinya ada 40 unit mobil yang membuang sampah ke lokasi ini. Artinya, pemilik lahan bisa mendapatkan penghasilan Rp 24 juta setiap bulannya.

Pihak kelurahan, jelas Ida, sudah pernah melakukan mediasi, namun pemilik lahan menyebut bahwa sampah itu akan dia gunakan untuk menutup pasir yang berlubang. Namun, solusi ini menurut Ida tidak menguntungkan masyarakat.

"Dia (pemilik lahan) tidak memikirkan dampak lingkungan, hanya keuntungan dia pribadi saja. Dan setelah kita tinjau kesana, sampah sudah banyak dan tak mungkin terangkut lagi oleh DLHK, saya sudah minta supaya itu ditutup," tegasnya.

Terkait adanya TPS ilegal ini, menurut Ida karena PT Godang Tua selaku pemenang tender pengelolaan sampah tidak mampu meng-cover semua sampah masyarakat. Sehingga, masyarakat memakai jasa angkutan sampah mandiri.

Angkutan sampah mandiri membuang sampah ke lokasi ini dikarenakan mereka tidak boleh membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sehingga, mereka mencari lokasi lain untuk pembuangan sampah.

"Di satu sisi, pengangkut sampah mandiri ini membantu Godang Tua, tapi mereka membuang di tempat yang tak tepat. TPS ini membuat lingkungan tercemar, dan pengolahan sampahnya juga tidak terseleksi dengan baik, artinya tidak ada pemisahan jenis sampah, semua ditumpuk saja," tuturnya.

"Ketidakmampuan Godang Tua dimanfaatkan angkutan sampah mandiri, dan pemilik lahan. Yang rugi siapa? Ya masyarakat. Pemilik lahan dapat uang, masyarakat dapat pencemaran," tambahnya.

DLHK, lanjut Ida, mesti mendata semua angkutan sampah mandiri yang ada saat ini, sebab dia mendapatkan informasi bahwa ada angkutan sampah mandiri dari Kampar. Artinya, sampah dari Kampar pun ternyata dibuang ke Pekanbaru.

Setelah didata ulang, DLHK harus mengkomunikasikan hal ini dengan Godang Tua, karena bagaimanapun tidak sedikit juga masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari jasa angkutan sampah mandiri ini.

"Mereka kan bisa di-sub-kan ke Godang Tua, jadi ekonomi tak terganggu dan Godang Tua tertolong. Harus ada kerjasama," pungkasnya. ***