PEKANBARU – Masyarakat Pulau Bayur Cerenti, Kuantan Singingi (Kuansing) Riau minta izin PT FKIE (Fabrik Komponen Industri Energi) ditinjau ulang. Demikian disampaikan Forum Masyarakat Peduli Pulau Bayur (FMPPB) terkait rencana penambangan batu bara PT FKIE yang sekarang berubah menjadi PT Lingkaran Dewaro Energi (LDE) di Desa Pulau Bayur. Kabupaten Kuansing.

Emar, juru bicara FMPPB mengatakan, masyarakat Pulau Bayur menolak aktivitas tambang yang merusak kebun karet dan sawit.

Dikatakan, dalam pertemuan awal yang dilakukan di Balai Desa Pulau Bayur pada Kamis, 9 Maret 2023, hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki kebun hadir. Namun, seharusnya yang diundang adalah penduduk yang mayoritas memiliki kebun, namun karena undangan bersifat lisan menurut masyarakat itu janggal sehingga mereka tidak hadir. Selain itu, FMPPB merespon pernyataan dari Plt Bupati, Wakil Ketua DPRD, dan Kapolres Kuansing karena dianggap keliru dan tidak mendasar.

Masyarakat Pulau Bayur menolak aktivitas pertambangan karena kebun karet dan sawit mereka masih produktif dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Selain itu, kebun tersebut satu-satunya milik masyarakat dan dapat diwariskan ke anak dan cucu nanti.

Kebun karet dan sawit juga berdekatan dengan pemukiman dengan kontur daratan rendah. Aktivitas pertambangan akan berdampak pada kerusakan lingkungan yaitu pencemaran sungai Batang Kuantan, adanya polusi debu dari aktivitas tambang yang mengganggu pernapasan dan ancaman kematian tanaman karet dan sawit.

Oleh karena itu, FMPPB meminta kepada Kementerian ESDM, Gubernur Riau, Bupati Kuansing, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten untuk segera meninjau ulang perizinan PT FKIE karena sejak tahapan awal masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah tingkat desa. Masyarakat Pulau Bayur mengharapkan agar pihak terkait dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan dalam mengambil keputusan.

FMPPB juga mengkritik Plt Bupati, Wakil Ketua DPRD, dan Kapolres Kuansing yang dinilai tidak memahami kondisi di lapangan dan tidak memperhatikan aspirasi masyarakat. FMPPB meminta pihak-pihak tersebut untuk mendatangi lokasi penambangan dan bertemu dengan masyarakat untuk melihat kondisi yang sebenarnya.

''Seharusnya Plt Bupati membaca dahulu izin perusahaan, karena izin yang dikeluarkan atas nama PT Fabrik Komponen Industri Energi (FKIE) bukan PT Lingka Dewaro Energi (LDE), jika ada perubahan, harusnya ada pemberian izin baru,'' tutup Emar. ***