PEKANBARU, GORIAU.COM - Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Mandah-Pelagiran (GPPMMP) menolak Guntung sebagai Ibukota Indragiri Hilil Utara (Inhut). Penolakan itu langsung disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Senin (8/9/2014).

Dalam pernyataan sikapnya, Irwan selaku Ketua GPPMMP memberikan berbagai pertimbangan atas penolakan Guntung sebagai Inhut. Dimana, GPPMMP menilai adanya indikasi kepentingan sepihak dari Forum Komitmen Percepatan Pemekaran Kabupaten Inhil Utara.

"Pemberian rekomendasi Guntung sebagai ibukota Inhil Utara sangat tertutup tanpa diketahui oleh tokoh masyarakat Mandah-Pelagiran yang juga anggota dari FKPPKIU," ujar Irwan.

Hasil rekomendasi Bupati dan DPRD Inhil juga dinilai melanggar PP nomor 78 tahun 2007. Dimana, dalam PP tersebut dinyatakan aspirasi sebagian besar masyarakat dalam bentuk keputusan BPD dan Desa yang menjadi wilayah cakupan daerah yang akan dimekarkan. "Namun, kenyataannya tidak ada rekomendasi dari BPD dan 33 desa di Mandah-Pelagiran," katanya.

"Hingga saat ini, hasil kajian Guntung sebagai ibukota Inhut masih tertutup oleh FKPPKIU," tegas Irwan didampingi puluhan majasiswa lainnya.

Oleh karena itu, GPPMMP meminta DPRD Riau dan Gubernur Riau meninjau kembali rekomendasi yang dikeluarkan oleg Bupati inhil dan DPRD Inhil.

"Jika tidak dan Guntung tetap sebagai ibukota Inhut, maka kami dari masyarakat Mandah-Pelagiran memilih untuk keluar dari Inhil Utara dan kembali ke kabupaten induk," tutup Irwan.(san)