PEKANBARU – Fly over SKA yang berada di persimpangan Jalan Sukarno-Hatta dan Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, kembali menjadi sorotan. Selain tengah dalam penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dalam pembangunannya, desain fly over tersebut juga dinilai tidak tepat dan tidak mampu mengurai kemacetan di kawasan tersebut.

Penilaian itu disampaikan oleh pengamat perkotaan Universitas Riau, Dr. Ihsan, Kamis (13/2/2025).

Menurutnya, desain fly over SKA seharusnya dirancang untuk menghubungkan ruas Jalan Tuanku Tambusai ke Jalan Tuanku Tambusai ujung, mengingat arus kendaraan di jalur tersebut jauh lebih padat dibandingkan ruas lainnya.

"Karena desainnya yang tidak tepat, keberadaan fly over itu tidak mampu mengurai kemacetan lalu lintas di kawasan itu," ujar Ihsan.

Ia menjelaskan, kendaraan yang datang dari Jalan Sukarno-Hatta sebagian besar mengarah ke Jalan Tuanku Tambusai, baik dari arah Jalan Arifin Ahmad maupun Jalan Riau. Namun, fly over yang ada saat ini justru tidak memfasilitasi aliran lalu lintas utama tersebut, sehingga kendaraan tetap menumpuk di bawah fly over saat berada di Simpang SKA.

"Begitu sampai di Simpang SKA, kendaraan jadi menumpuk. Sedangkan yang melintas di atas fly over hanya sedikit," jelasnya.

Tumpukan kendaraan ini semakin bertambah pada jam-jam sibuk, terutama di sepanjang Jalan Tuanku Tambusai. Hal ini membuat antrean panjang kendaraan masih sering terjadi, meski fly over telah dibangun untuk mengatasi kepadatan lalu lintas.

Selain itu, Ihsan juga menyoroti desain jembatan yang menyulitkan kendaraan untuk berputar arah pada u-turn di bawah fly over. Berbeda dengan fly over lain di Pekanbaru yang menggunakan rangka jembatan dengan bentangan sejak awal, fly over SKA justru menggunakan timbunan, sehingga menghalangi visibilitas pengendara.

"Pengendara tidak bisa memantau arus lalu lintas jika hendak berputar arah di bawah fly over. Ini tentu berbahaya dan bisa meningkatkan risiko kecelakaan," tambahnya.

Menurutnya, kondisi ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah, terutama dalam perencanaan infrastruktur perkotaan. Mulai dari kajian awal, studi kelayakan, penyusunan detail engineering design (DED), hingga tahap pembangunan harus dilakukan secara matang agar fasilitas yang dibangun benar-benar berfungsi optimal.

"Apalagi, untuk membangun satu fly over saja bisa memakan anggaran hingga puluhan miliar rupiah. Sayang jika tidak berfungsi maksimal," ujarnya lagi.

Sementara itu, Afkar, warga Payung Sekaki, juga mengeluhkan kemacetan yang masih terjadi di persimpangan SKA meski fly over telah dibangun.

"Apalagi saat jam sibuk. Kalau bawa mobil, antrean lampu merahnya bisa lama. Beda dengan di Jalan Sudirman, lalu lintas di sekitar fly over lebih lancar," ujarnya. ***