PEKANBARU, GORIAU.COM - Tingginya jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau memaksa Camat Marpoyan Damai melakukan perekaman e-KTP secara bergilir antar kelurahan yang ada. Selain itu, penggiliran dilakukan untuk lebih menertibkan pelaksanaan perekaman.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (Ka UPTD) Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kecamatan Marpoyan Damai, H Tar Ajaman S SOS kepada wartawan, Jumat (19/10) mengatakan, penggiliran dilakukan agar proses berjalan cepat tanpa ada kesemrawutan.

''Kami sudah mengatur jadwal proses perekaman e-KTP. Hari Senin untuk Kelurahan Maharatu, Selasa untuk Kelurahan Sidomulyo Timur, Rabu khusus Kelurahan Wonorejo, Kamis untuk Kelurahan Tangkerang Tengah dan Jumat untuk Kelurahan Tangkerang Barat. Waktunya mulai pukul 08.00 sampai 16.00 WIB atau selama jam kerja,'' tambahnya.

Dijelaskan, sesuai dengan target yang ditetapkan, 1 Januari 2013 KTP Siak tidak berlaku lagi dan sudah diganti dengan e-KTP. Dengan berlakunya e-KTP maka tidak akan ada lagi kartu penduduk yang ganda.

''Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat terutama RT maupun RW untuk segera mungkin mengajak warganya bisa datang ke UPTD Marpoyan Damai untuk mengurus perekaman e-KTP maupun pengambilan e-KTP yang sudah siap dengan membawa KTP Siak asli,'' himbaunya.

Perda Kota

Pada kesempatan itu, Tar Ajaman juga menjelaskan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi bagi setiap lapisan masyarakat. Dan bagi masyarakat yang KTP-nya sudah melewati limitnya diharapkan bisa mengurus memperpanjang sesegera mungkin untuk menghindari denda.

''Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No 2 tahun 2012 tentang pengaturan administrasi kependudukan. Dan dengan adanya Perda tersebut, masyarakat bisa lebih aktif untuk mengurus kartu identitasnya agar terhindar dari denda yang telah ditentukan sesuai Perda tersebut,'' ujar Ka UPTD Disdukcapil Kecamatan Marpoyan Damai kepada wartawan, Jumat (19/10/2012) diruang kerjanya.

Berdasarkan Perda, sudah ditetapkan batas pengurusan masa perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP). ''Jika masyarakat terlambat mengurus perpanjangan kartu identitasnya, maka akan dikenakan denda biaya Rp50 ribu per bulannya. Kalau lebih dari 6 bulan kartu identitasnya tidak diperpanjang maka total biayanya hanya Rp300 ribu,'' katanya. (asm)