PEKANBARU, GORIAU.COM - Di tengah ributnya pemberitaaan tentang keluhan sebagian warga tentang denda pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pekanbaru menoreh prestasi karena retribusi pungutan denda KTP jauh melebihi target untuk mengisi kantong PAD Kota Bertuah ini.

Sesuai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 dari denda pengurusan KTP, hanya dipatok Rp500 juta. Namun, hingga September sudah terkutip retribusi sebesar Rp 1,531 miliar, sudah dua kali lipat dari target atau sudah mencapai 300 persen.

Angka pungutan retribusi dari denda keterlambatan pengurusan KTP 2013 ini, kata Kadisdukcapil Pekanbaru, Zulfikar, diyakini akan bertambah lagi, sebab masih ada tiga bulan ke depan yang bisa dipungut.

"Paling tidak pungutan ini hingga akhir tahun bisa mencapai Rp 2 miliar. Jika akngka ini tercapai berarti 400 persen dari target yang sudah ditetapkan," ucap Zulfikar, di ruang kerjanya Kamis (10/10/2013).

Sedangkan target PAD dari denda KTP tahun 2012, beber Zulfikar, sebesar Rp 153 juta lebih dan terealisasi sebesar Rp 516 juta lebih. Angka pungutan tahun sebelum ini juga dianggap suatu prestasi besar karena Peraturan Daerah (Perda) baru saja diberlakukan.

Artinya, sambung Zulfikar, adanya pungutan denda akibat keterlambatan warga mengurus KTP bukan semata mengejar target yang ditetapkan Pemko Pekanbaru, namun pihaknya semata-mata menjalankan Perda nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil. "Penegasan tentang denda keterlambatan pengurusan KTP ini tertuang pada pasal 17 ayat 1 dan 2," kata Zulfikar.

Adapun denda akibat keterlambatan pengurusan KTP ini, jelas Zulfikar, bagi pengurus KTP permula atau yang sudah berumur 17 tahun diberi tenggat waktu selama 6 bulan dari usia yang bersangkutan. Di atas itu maka didenda maksimal 6 bulan dengan rincian denda per bulan Rp50 ribu.

Sedangkan bagi warga yang memperpanjang KTP, maka diberi batas waktu selama satu bulan. Jika tidak sesuai dengan Perda, maka didenda maksimal 6 bulan dan denda per bulan Rp50 ribu.

"Denda maksimal 6 bulan itu artinya, walaupun yang bersangkutan sudah puluhan tahun tak mengurus KTP atau terlambat mengurus KTP maka denda yang dikenakan tetap 6 bulan," jelas Zulfikar.

Zulfikar kembali menegaskan, bahwa pembuatan e-KTP tidak dipungut biaya, sedangkan pembuatan KTP Siak dikenakan biaya. Jadi warga haru bisa memilahkan mana e-KTP mana KTP Siak," ucap Zulfikar. (nti)