SIAK - PN (Pengadilan Negeri) Siak disebut memaksakan vonis berat terhadap terpidana kasus penggelapan 160 Kg Crude Palm Oil (CPO), Ponari, dimana Ponari divonis selama 1 tahun penjara.

Adapun pembacaan putusan itu disampaikan di ruang sidang utama Cakra Pengadilan Negeri Siak atas tuntutan jaksa terhadap perkara Ponari dan kawan-kawan pada Kamis siang (04/02/2021).

Pembacaan putusan langsung oleh Hakim Ketua, Acep Sopian Sauri, SH MH dan didampingi oleh Febrina Permata Sari, SH dan Dewi Hesti Indria, SH.

Sebagai informasi, Ponari di tuntut dengan pasal 374 tentang penggelapan dalam jabatan dan enam orang lainnya yang di tuntut dengan pasal 480 tentang penadahan di tangkap Polres Siak pada tanggal 3 September 2020 di Kilometer 75 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak lantaran diduga telah menggelapkan sekitar 160 kg CPO yang diangkut oleh Ponari.

Dalam tuntutan Jaksa disebutkan kerugian yang ditimbulkan akibat ulah Ponari dan kawan-kawan sekitar Rp. 1.535.200 yang berujung pada putusan majelis hakim dengan hukuman satu tahun kurungan penjara pada Ponari dan sepuluh bulan kurungan penjara pada enam orang lainnya.

Sidang yang dilakukan secara virtual itu sempat diskor beberapa saat akibat adanya gangguan sinyal pada JPU dan dilanjutkan kembali setelah JPU kembali online.

Kuasa hukum Ponari dan kawan-kawannya dari Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Amanat Kedaulatan Rakyat (LBH JANKAR) yang sebelumnya berharap kliennya bebas, tanpa pikir panjang langsung mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim tersebut.

Kuasa Hukum Ponari cs, Said Ahmad Kosasi SH MH yang di dampingi Muhammad Amin Daeng SH, Akmal Khairil, SH dan Usman Ahsadinata, SH menyampaikan, mereka sangat menghormati putusan Majelis Hakim tersebut.

Namun, Kuasa Hukum menilai dengan terungkapnya fakta-fakta persidangan maupun pendapat saksi ahli perbuatan kliennya merupakan kejahatan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) apalagi dalam fakta persidangan tidak terdapat adanya kerugian, dengan demikian Kuasa Hukum akan melakukan upaya Hukum Banding.

"Ya, kita akan tempuh upaya banding," tegas Said Ahmad Kosasi.

Terhadap putusan perkara tersebut, kuasa hukum terpidana mempertanyakan penerapan sistem hukum saat ini, atas putusan tersebut justru bukannya meringankan biaya negara, melainkan sebaliknya.

Dimana, dalam perkara penggelapan yang dilakukan Ponari cs, kerugian yang ditimbulkannya hanya senilai Rp 1 juga lebih saja, sementara uang negara yang harus dikeluarkan untuk biaya penahanan 7 orang tersebut diperkirakan mencapai kisaran Rp 60 juta.

"Bayangkan, berapa biaya yang dihabiskan negara untuk 7 orang terpidana selama 10 bulan hingga 1 tahun. Sementara nilai kejahatannya disebutkan hanya sekitar Rp, 1.5 juta. Itupun dalam fakta persidangan tidak ada yang menyebutkan kerugian, inikah tujuan dari sebuah keadilan itu?" ujar Said .

Terpisah, Ketua LBH Jankar, Ridwan SH MH menduga Majelis Hakim kurang menelaah isi perjanjian tertanggal 01 Juni 2020 yang dijadikan alat bukti dan telah diajukan saat persidangan sebelumnya berupa surat kesepakatan pengangkutan yang diajukan kuasa hukum.

"Sangat jelas dalam perjanjian kesepakatan antara jasa pengangkutan dengan pemilik CPO bahwa terhadap kesusutan yang terjadi menjadi tanggung jawab jasa pengangkutan yang selanjutnya dibebankan kepada sopir yang ditugaskan membawa angkutan CPO," cetus Ridwan Comeng sebagai panggilan akrabnya.

Ia juga menambahkan, dimana dalam perjanjian tersebut telah dijelaskan bila terjadi perselisihan para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

"Dalam pasal 13 dalam perjanjian pengangkutan jasa sangat terang benderang menjelaskan bila mana terjadi perselisihan, maka sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat. Bila mana 60 hari kerja tidak terjadi mufakat barulah diselesaikan melalui hukum yang berlaku. Bukankah meja hijau ini merupakan upaya hukum terakhir di Republik Indonesia?" pungkasnya. ***