JAKARTA – Langkah hukum Bos Sriwijaya Air, Hendry Lie, untuk mengubah nasibnya di meja peradilan resmi kandas. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang ia ajukan dalam perkara korupsi tata niaga komoditas timah, sehingga hukuman 14 tahun penjara yang dijatuhkan sebelumnya tetap berlaku.

Putusan itu tercatat dalam amar nomor 11312 K/PID.SUS/2025 dan diumumkan melalui situs resmi Mahkamah Agung, Sabtu (29/11/2025).
"Menolak permohonan kasasi Penuntut Umum. Menolak permohonan kasasi Terdakwa," demikian isi putusan yang diketok majelis hakim pimpinan Prim Haryadi bersama Arizon Mega Jaya dan Yanto.

Keputusan tersebut menguatkan vonis Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat yang pada Juni 2025 menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta kewajiban membayar uang pengganti Rp1,05 triliun kepada Hendry. Jika tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, ia harus menjalani tambahan delapan tahun penjara.

Dalam putusan tingkat pertama, hakim ketua Tony Irfan menyatakan bahwa Hendry terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama sejak 2008 hingga 2018 melalui praktik tata niaga timah ilegal yang merugikan negara hingga Rp300 triliun.
"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar Tony saat membacakan putusan, Kamis (12/6/2025).

Selain merugikan negara, majelis hakim menilai aktivitas penambangan timah ilegal yang melibatkan jaringan usaha Hendry turut memperburuk kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan.

Jaksa menguraikan bahwa Hendry, pemilik mayoritas PT Tinindo Internusa, menjalankan praktik korupsi timah bersama sejumlah pihak lain, termasuk Rosalina selaku General Manager Operasional PT Tinindo Internusa, Fandy Lingga dari divisi pemasaran, Suparta dari PT Refined Bangka Tin (RBT), dan Reza Andriansyah. Skema tersebut juga menyeret nama Harvey Moeis sebagai perwakilan PT RBT.

Dengan ditolaknya kasasi, jalan hukum Hendry Lie telah tertutup. Putusan ini menegaskan posisi Mahkamah Agung yang menguatkan seluruh pertimbangan hakim sebelumnya, termasuk kewajiban pengembalian kerugian negara dalam jumlah besar. ***