PEKANBARU, GORIAU.COM - Anggota DPR RI, Lukman Edy menyatakan saat ini 'perang' Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kerap 'mewarnai' konflik sengketa lahan (agraria) di berbagai wilayah kabupaten/kota Provinsi Riau. Kondisi ini menjadi dilema bagi masyarakat yang terus memperjuangkan hak untuk mengelola 'secuil' kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan.

"Selalu saja terjadi, kalau masyarakat memanfaatkan jasa LSM untuk memperjuangkan hak mereka terhadap suatu perusahaan, nantinya malah perusahaan itu juga akan memanfaatkan LSM yang pro ke mereka," kata mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPD) ini saat ditemui disela kegiatan partai di Hotel Arya Duta, Pekanbaru, Minggu (16/6/2013).

Saat ini, Lukman Edy juga berencana maju sebagai calon Gubernur Riau periode 2013-2018 bersama dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Riau, Suryadi Khusaini.

Dia berjanji, ketika terpilih menjadi Gubernur Riau menggantikan Rusli Zainal, akan berupaya keras membantu masalah-masalah kerakyatan termasuk dalam konflik agraria.

Konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan di Riau sebelumnya telah menjadi sorotan tajam bagi pihak pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat.

Satu dari sekian banyak persoalan sengketa agraria terjadi di wilayah Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.

Masyarakat tempatan menuntut janji pengelolaan lahan HGU milik PT Adei sejak tahun lalu, namun hingga saat ini, penguasaan lahan itu tetap berada di kawasan perusahaan asing itu.

Mustar, Ketua Kelompok Masyarakat Suku Sakai dan Melayu Kecamatan Pinggir bersama rekan-rekannya mendatangi Lukman Edy untuk memohon bantuan dari tangan legislator tersebut.

"Sudah satu tahun kami (antara PT Adei dan masyarakat) mengadu ke pemerintah, namun hingga kini tidak juga ada tindak lanjut," katanya.

Mustar mengatakan, sejak beberapa tahun silam, PT Adei sebenarnya telah berjanji secara tertulis untuk memberikan pengelolaan lahan seluas 2.000 hektare ke masyarakat tempatan. "Tapi hingga saat ini janji itu nggak pernah direalisasikan," katanya.(fzr)