RENGAT - KI (Komisi Informasi) Provinsi Riau lakukan kunjungan kerja ke Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informasi) Kabupaten Indragiri Hulu.

Kunjungan tim KI Provinsi Riau tersebut diterima langsung Plt Kadis Kominfo Inhu, Jawalter MPd, di ruang PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Domkumentasi) Inhu, Rabu (4/10/2017).

Kunker rombongan KI Riau itu dipimpin langsung Wakil Ketua KI Riau, Tatang Yuliansyah didampingi komisioner Alnov Rizal, Kasubag Umum Diva dan panitera pengganti itu juga disambut Kabid E Goverment Inhu Roma Doris M.Eng dan staf.

"Dilihat dari seluruh unsur, PPID Inhu ini masih sebagai yang terbaik di Provinsi Riau. Inhu masih sangat peduli dengan pelayanan publik," kata Tatang, menjawab wartawan.

Dikatakan Tatang, ada banyak hal yang menjadi dasar penilaian untuk pelaksanaan PPID di kabupaten/kota se Riau. Setelah meninjau satu persatu, sejauh ini Inhu masih menjadi yang terbaik.

Baik dalam segi sarana prasarana, managemen maupun dalam hal lainnya. Namun, penentuan siapa yang terbaik tahun ini, tentunya akan dibahas nantinya pada tingkat KI Riau.

Hal yang menjadi nilai tambah bagi Inhu, peningkatan informasi pelayanan publik yang ada, sejauh ini selalu cepat merespon. Untuk daerah lain, KI mereka harus terus jemput bola.

Sehingga KI Inhu selalu menjadi rujukan bagi daerah lainnya di Riau yang mempunyai semangat untuk terus melakukan peningkatan dalam pelayanan informasi, tutur Tatang.

"Untuk beberapa daerah lain di Riau, ada hal yang masih sangat kita sayangkan untuk permasalahan keterbukaan Informasi ini. Yakni, masih menempatkan Kominfo berada pada posisi eselon III, bahkan di Rohil masih eselon IV, sementara Inhu sudah eselon II," pujinya.

Terakhir, hasil penilaian pemeringkatan PPID atau informasi pelayanan publik ini, nantinya akan diumumkan pada bulan November 2017 mendatang di Pekanbaru. "Disana akan diketahui daerah mana berhasil menjadi terbaik di Riau pada tahun 2017 ini," pungkas Tatang.

Sementara itu, Plt Kadis Kominfo Inhu Jawalter mengungkapkan, sejauh ini untuk pelayanan pemintaan informasi publik dari pemohon, pihaknya mengaku terus memeberikan pelayanan maksimal.

"Tahun 2017 hingga September, ada 95 permohonan dan sejauh ini tidak ada menjadi objek sengketa untuk disidangkan pada KI Riau," tutur Jawalter menuturkan.

Selain ditingkat Kabupaten Inhu, saat ini pihaknya juga tengah berupaya memabangun PPID pada tingkat desa. Hal itu bertujuan agar desa juga bisa berani untuk memberikan informasi kepada publik atas pengelolaan dana desa atau lainnya.

Dengan begitu, masyarakat sudah langsung mengetahui untuk bisa mengurangi konflik. Semua sistem bisa berjalan karena memang dukungan ini langsung diberikan oleh Bupati Inhu selaku kepala daerah.

"Dan atas kunker ini, kedepan kita berharap aga KI Riua bisa lebih meningkatkan pembinaan kepada Inhu, terutama terkait PPID untuk desa," pungkasnya.(Jef)