DURI - Tidak seperti biasanya kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) yang umumnya menerima ''seabrek-abrek'' persoalan infrastruktur seperti jalan rusak dan layanan publik yang tak memadai, namun kali ini salah seorang anggota DPD RI, Instiawati Ayus, justru mendapatkan laporan perkara administrasi khususnya kop surat. Hal ini terungkap pada reses Instiawati Ayus di kantor Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Bengkalis, Riau, Senin (20/3/2017).

Desa Air Kulim merupakan salah satu desa di daerah penghasil minyak Duri, Riau. Daerah ini tergolong kaya karena merupakan basis perminyakan di Indonesia.

"Pemkab Bengkalis harus digenjot, didorong dan ditekan lagi penyelesaian perangkat, administrasi dan tekhnis Kecamatan baru ini. Kecamatan baru sudah ada, tetapi seluruh Desa masih pakai Kop surat Kecamatan yang lama," kata Instiawati Ayus saat diwawancarai GoRiau.com, Senin (20/3/2017) di halaman kantor Desa Air Kulim.

Menurut Senator Riau ini, perjuangan pemekaran kecamatan ini terlalu mahal, memperjuangkannya sudah berdarah-darah tetapi setelah tercapai kok tidak ada semangatnya.

"Ubah ini secepatnya, nggak usah muluk-muluk, lanjutkan perjuangan. Dari rentan waktu yang ada harusnya Pemkab Bengkalis sudah mempersiapkan properti serta logistiknya, ini kok belum sampai sekarang. Menunggu apa lagi," tukas cucu dari Walikota Pekanbaru ke4, Muhammad Yunus.

Khususnya Kecamatan pemekaran di Kabupaten Bengkalis ini, Instiawati Ayus menilai kelengkapan properti dan logistik itu sangat mendesak, karena masyarakatnya akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak. ''Harus ada solusi dari Pemkab Bengkalis menyelesaikan masalah ini. Ini mendesak, tidak hanya Desa Air Kulim saja yang menuntut status kependudukan mereka, masih ada Desa Pamesi, Sebangar, Kesumbo Ampai, Simpang Padang, Tambusai Batang Dui, Pematang Obo, Boncah Mahang, Bathin Betuah, Petani, Buluh Manis, Balai Makam dan Bumbung,'' ujarnya lagi yang miris melihat belum satupun ada properti serta logistik Kecamatan baru. ***