JAKARTA - Ancaman tsunami akibat rentetan erupsi Gunung Anak Krakatau dinilai berada pada level yang sangat kecil oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berdasarkan analisis morfologi terkini, tubuh gunung yang terbentuk kembali pasca-longsoran besar tahun 2018 belum memiliki volume yang cukup untuk memicu gelombang mematikan jika terjadi keruntuhan.

Kepala Badan Geologi Lana Saria menggarisbawahi bahwa tidak semua erupsi menghasilkan rambatan tsunami. Tsunami Selat Sunda 2018 terjadi murni akibat jatuhnya sebagian besar material vulkanik ke dasar laut secara mendadak.

"Berdasarkan hasil evaluasi hingga saat ini, pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pasca erupsi 22 Desember 2018 ini masih relatif kecil dan tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami," jelasnya, Minggu (6/9/2026).

Stabilitas Muka Air Laut

Kondisi kondusif perairan dikonfirmasi oleh sistem pemantauan dini tsunami yang dikelola oleh BMKG. Kepala BMKG Teuku Faisal membeberkan bahwa tidak ada aktivitas janggal pada sistem deteksi yang ditempatkan di sekeliling wilayah perairan Selat Sunda.

"Bapak-Ibu sekalian, BMKG memiliki pemantauan melalui 20 tsunami buoy di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 07.00 WIB pagi ini, belum menunjukkan adanya anomali muka air laut," paparnya.

Fokus Bahaya di Darat

Meski ancaman air terpantau aman, Badan Geologi justru meminta peningkatan kewaspadaan di area daratan sekitar pusat aktivitas. Peningkatan intensitas suplai magma menghasilkan letusan yang melontarkan batuan pijar bersuhu ekstrem.

"Lontaran material ini dapat merusak peralatan yang berada dekat dengan pusat aktivitas dan membahayakan siapapun yang masuk zona terlarang," tegasnya mengingatkan potensi keracunan dari gas vulkanik berkonsentrasi tinggi.

Frekuensi letusan yang rapat saat ini merupakan proses wajar pelepasan energi magma, bukan semata-mata pertanda akan adanya letusan dahsyat penutup.

Kesiagaan Wilayah Terdampak

Buntut dari abu vulkanik kini dirasakan warga di 15 kecamatan yang berada di Kabupaten Pandeglang, Lampung Selatan, dan Tanggamus. Menyikapi hal tersebut, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan pihaknya terus mendata kondisi warga tanpa menunggu instruksi darurat dari bupati atau gubernur setempat.

"Belum ada satu pun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, yang menetapkan status kedaruratan," ungkapnya.

Sepuluh anggota BNPB telah tiba di titik pantau guna menyuplai pembaruan data secara konstan dari jam ke jam, sehingga pemerintah pusat dapat langsung merespons jika eskalasi bencana meningkat di pesisir Banten dan Lampung.***