RENGAT, GORIAU.COM - Lembaga Masyarakat Bersatu Indragiri (Lembing) menggelar aksi demontrasi ke DPRD Indragiri Hulu, Riau, Kamis (30/5/2013). Pada aksinya, para demontran mengeluarkan 9 Warkah yang ditujukan kepada Bupati Inhu Yopi Arianto.

Warkah disampaikan menyikapi situasi dan kondisi terkini di Bumi Melayu, Indragiri yang diciptakan secara langsung maupun tidak.

Warkah ini dibacakan langsung oleh Ketua Lembing Reza Arie Angkata yaitu:

1. Keberadaan Lembing mendukung LAMR Inhu yang sudah diakui oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan Peraturan Daerah (Perda No. 1) adalah Lembaga tertinggi yang mengayomi dari semua lembaga yang ada di Kab. Inhu, Dayung Serempak Untung Serentak yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh Pemda dan lembaga atau organisasi yang ada di Inhu.

2. Mematuhi pantang larang di negeri melayu yakni jangan meraje-raje di kampung raje, jangan menghulu-hulu dikampung penghulu, jangan membangun rumah didalam rumah, jangan menghajar kepada yang pandai, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimana air disauk disitu ranting dipatah, dimana tembilang dicacak disitu ubi tumbuh.

3. Meminta Pemkab. Inhu agar membubarkan Forum Lintas Etnis yang dapat menjadi pemicu terciptanya konflik horizontal yang tidak sesuai dengan alur dan patutnya budaya Melayu.

4. Pemkab. Inhu wajib membudayakan budaya tempatan (Budaya Melayu) dalam setiap kegiatan acara pemerintah Kab. Inhu dan dalam setiap sendi kehidupan dengan tidak menghilangkan keberadaan budaya-budaya Nusantara di Bumi Melayu Inhu.

5. Pemkab. Inhu juga diminta untuk mempublikasikan alokasi dana hibah setiap tahun anggaran ke seluruh lapisan masyarakat melalui media massa.

6. Meminta DPRD Inhu segera memanggil Bupati Inhu Yopi Arianto untuk melakukan dengar pendapat terkait pengalokasian dana Hibah APBD Inhu tahun 2013.

7. Bupati Inhu diminta untuk menghentikan kebijakan semena-mena yang dapat meresahkan masyarakat dan tatanan pemerintah dengan melakukan pergantian (mutasi) Pegawai dan Penjabat Pemkab. Inhu yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

8. Bupati diminta untuk menyelesaikan konflik terkait sengketa lahan dan tapal batas yang sangat merugikan masyarakat.

9. Terakhir Pemerintah dan DPRD Inhu diminta untuk segera menyusun Perda (Peraturan Daerah) terkait pengakuan terhadap hak-hak adat.

Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi dan dipatuhi oleh Bupati Inhu maka untuk menghindari amukan massa melayu dan masyarakat Inhu maka Lembing Inhu mendesak DPRD Kab. Inhu melakukan sidang paripurna Istimewa untuk memberhentikan Bupati Inhu Yopi Arianto, SE, pungkasnya. (aun)