
PEKANBARU, GORIAU.COM - Kekosongan kursi gubernur di Pemerintah Provinsi Riau dipandang menjadi hambatan serius. Namun anggota DPDR Provinsi Riau yang juga Ketua Komisi D Bagus Santoso mengatakan pemberhentian Gubernur Rusli Zainal yang saat ini ditahan KPK adalah wewenang Menteri Dalam negeri.
"Kewenangan itu ada pada Mendagri. Selama Pemprov Riau punya Sekprov tidak ada masalah dalam menjalankan fungsi pemerintahan," kata Bagus Santoso yang berasal dari Fraksi PAN di Pekanbaru, Jumat (4/10/2013).
Rusli Zainal telah dtahan oleh KPK sejak 14 Juni 2013, namun sampai saat ini ia masih tercatat aktif sebagai Gubernur Riau. Bahkan dalam waktu dekat ini masa tahanan Rusli Zainal juga akan berakhir.
Dari keterangan Mendagri terdahulu telah disampaikan bahwa Gubernur akan non-aktif apabila telah duduk di kursi pesakitan atau telah menjadi terdakwa. Tapi kenyataannya sampai saat ini perkara korupsi PON masih belum disidangkan.
Menurut pengamat ICW Tama S Langkun, pemberhentian Rusli sebagai gubernur adalah penting untuk kelancaran jalannya pemerintahan di Provinsi Riau dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap jajaran pemerintah setempat.
"Informasi yang kami peroleh, Rusli Zainal yang masih berstatus sebagai Gubernur Riau, bahkan masih mengatur anggaran provinsi. Beberapa pejabat daerah bersusah payah ke penjara untuk meminta tandatangan Rusli Zainal. Artinya Rusli Zainal masih mengatur anggaran dan kebijakan sebagai Gubernur Riau," katanya.
Langkah pemberhentian Rusli Zainal sebagai Gubernur Riau menurut dia dapat dilakukan tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Mekanisme pemberhentikan Rusli Zainal sebagai Kepala Daerah dapat dilakukan melalui mekanisme politik dan atau hukum seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Untuk mekanisme politik terjadi apabila tindakan pemberhentian kepala daerah bukan karena meninggal dunia ataupun atas permintaan sendiri, melainkan karena usul DPRD seperti yang dilakukan DPRD Garut untuk memberhentikan Aceng Fikri.
Akan tetapi sampai saat ini belum ada wacana tersebut di DPRD Riau. Seperti yang telah disebutkan Bagus Santoso diatas pemerintah Riau tetap bisa berjalan dengan keberadaan sekretaris rovinsi dan Wagub.(fzr/ant)