PEKANBARU -  Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) masih terus berjuang untuk mendapatkan porsi dalam pengelolaan Blok Rokan setelah masa konsesi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) habis di Blok Rokan pada tahun 2021 nanti.

Terbaru, LAMR sudah menyampaikan surat secara resmi kepada Pertamina terhadap keinginan LAMR untuk mengelola Blok Rokan di 39 persen, karena 51 persen akan dikelola Pertamina dan 10 persen oleh BUMD Riau.

"39 ini sistemnya Business to Business (B to B) dengan Pertamina. Badan Usaha Milik Adat (BUMA) sudah menyiapkan badan usaha yang nanti akan join dengan badan usaha swasta yang telah profesional mulai dari persyaratan, finansial hingga hal lainnya," ujar Dewan Pengurus Harian (DPH) LAMR, Datuk Sri Syahril Abubakar kepada GoRiau.com, Rabu (4/10/2020).

Dikatakan Syahril, alasan pihaknya menggandeng swasta dikarenakan BUMD Riau akan fokus pada pengelolaan 10 persen sesuai dengan UU tentang Participating Interesting (PI) sebanyak 10 persen.

"Sudah ada beberapa perusahaan yang mengajukan kerjasama dengan (BUMA) ini. Presiden juga sudah nembuka ruang untuk itu, Presiden membolehkan daerah untuk ikut serta dalam skema B to B. Tinggal kita memenuhi persyaratan saja," ujarnya.

Pertamina sendiri sudah melepas 39 saham pengelolaan tersebut ke luar, sehingga nantinya BUMA akan berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain yang juga berminat mengelola sumber minyak yang pernah menjadi penyumbang besar APBN ini.

BUMA ini, lanjut Syahril, sahamnya nanti akan mengatasnamakan LAM, begitu juga dengan nama direktur dan komisarisnya. Untuk tenaga kerja dipastikan akan memprioritaskan tenaga kerja lokal yang sudah berpengalaman di bidang migas.

"Kita memang pemilik tanah, tapi terlepas dari itu, kita hanya ingin skema B to B. Pembahasan lahan yang berada di kawasan tanah adat, nanti persoalan lain lagi," tutupnya.

Untuk diketahui, Blok Rokan kembali ke pangkuan ibu Pertiwi melalui Pertamina setelah puluhan tahun dikuasai oleh perusahaan asing. 

LAMR sendiri berencana akan membentuk badan usaha milik adat agar bisa ikut berpartisipasi dalam pengelolaan blok terbesar di Asia Tenggara tersebut. Sebab, dalam AD/ART LAMR diperbolehkan untuk membuat badan usaha.

Jika nantinya, LAMR diberi kesempatan mengelola sekian persen lahan blok Rokan, LAMR akan meningkatkan sektor pendidikan yang ada di provinsi Riau dengan memberikan sejumlah beasiswa kepada anak-anak Riau.

"Kita sudah siapkan yayasan untuk mengelola keuangan badan usaha ini. Namanya Yayasan KRIS, kepanjangan dari Kampar, Rokan, Indragiri dan Siak. Keempatnya merupakan sungai besar di Riau," kata Syahril.***