PEKANBARU – LAMR Provinsi Riau menggelar pembekalan adat bagi 150 orang yang terdiri dari pengurus LAMR Provinsi Riau, Kabupaten/Kota dan LAMR Kawasan seperti Suku Sakai. Acara ini berlangsung selama dua hari yakni dari tanggal 9-11 Desember 2022 di Balai Adat Melayu Riau Jalan Diponegoro Kota Pekanbaru.

Dalam elu-eluannya Ketum Dewan Pengurus Harian (DPH) LAMR Provinsi Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil mengatakan acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi pengurus LAMR.

"Jadi selain pengurus LAMR se-Riau acara ini juga akan mengikutsertakan LAMR Kawasan seperti Suku Sakai," jelasnya kepada insan pers dalam acara 'Sembang sembang pers di Balai Adat Melayu Riau, Jumat (9/12/2022).

Mengapa hanya Suku Sakai yang dilibatkan dalam acara tersebut? Datuk Seri Ikram Jamil menjelaskan saat ini baru Suku Sakai yang kelembagaan LAMR terbentuk, namun kedepannya LAMR Provinsi Riau akan melibatkan suku-suku terpencil lainnya yang ada di Riau,

"Di Riau selain Suku Sakai ada juga suku lainnya seperti Talang Mamak, Bonai, Petalangan, Anak Rimba dan lainya, LAMR Provinsi Riau tidak mengesampingkan keberadaan saudara kita tersebut banyak hal yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan, Insya Allah dalam bulan ini pengurus LAMR akan berkunjung ke Suku Talang Mamak," kata Datuk Seri Taufik Ikram Jamil.

Terkait acara pembekalan adat lanjutnya, dikemas dalam bentuk seminar, pemaparan dan diskusi, pemaparnya terdiri dari pengurus LAMR, Gubernur Riau, Polda Riau, Korem 031/Wirabima, Kejati Riau, Ketua Pengadilan Tinggi dan perwakilan dunia usaha.

"Apa yang dipaparkan nantinya mengacu kepada persoalan adat yang menyentuh bagian-bagian dasar kehidupan manusia, Kitab Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) menyebutkan bahwa adat sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistim," jelasnya.

Datuk Seri Taufik Ikram Jamil berharap para peserta nantinya dapat menyerap penjelasan dari para pemapar dan dapat diwujudkan dalam program nyata antara lain melalui Muswarah Kerja LAMR yang akan digelar pada 27 Desember mendatang.

"Misalnya bagaimana restorative justice dan mediasi pengadilan dapat diwujudkan di Riau, menyusul daerah-daerah lainnya yang telah banyak melakukannya. Untuk itu diperlukan kehadiran Kejati Riau dalam acara pembekalan tersebut untuk memberikan pencerahan," ujarnya.

Disisi lain tambah Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, masyarakat adat patut juga mengetahui secara pasti perkembangan dunia usaha dan kesempatan yang memungkinkan diraih oleh anak kemenakan," LAMR Provinsi Riau memang tidak berbisnis, tetapi harus tetap celik (melek) ekonomi, sehingga harus bisa menjadi jembatan anak kemenakan dengan dunia usaha," imbuhnya.

Sementara, Ketum MKA LAMR Provinsi Riau, Datuk Seri H R Marjohan Yusuf menyampaikan, pembekalan adat ini merupakan inisiasi LAMR untuk mengenalkan keberadaan adat dan istiadat di negeri Melayu.

"Insyaallah, malam nanti acara Pembekalan Adat akan dibuka oleh gubernur Riau H Syamsuar dan akan dihadiri narasumber berbagai profesi. Pengurus LAMR kabupaten/kota, LAMR kawasan (Bhatin 8 dan Suku Sakai), dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Riau," ungkap Marjohan.

Disebutkan Marjohan, seminar, pemaparan dan diskusi tentang Pembekalan Adat ini nanti akan disampaikan oleh gubernur Riau, Polda Riau, KOREM 031/Wirabima, Kejati Riau. Ketua Pengadilan Tinggi, dan perwakilan dari dunia usaha.

Hadir dalam sembang-sembang pers itu, Ketum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR, Datuk Seri H R Marjohan Yusuf, Katua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR, Datuk Seri H Taufik Ikram Jamil, Sekretaris DPH LAMR, Datuk Jonaidi Dasa, Timbalan DPH Datuk Tarlaili dan pengurus LAMR lainnya. (kl2)