PEKANBARU - Tokoh Masyarakat Riau, Wan Abubakar meminta Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) untuk tidak menyampaikan ke masyarakat seolah-olah pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan pengelolaan Blok Rokan ke LAMR melalui Badan Usaha Milik Adat (BUMA).

"Belum ada kepastian sama sekali, kalau saya ikuti hasil rapat Panitia Kerja (Panja), hanya komisi VII meminta Pertamina dan lainnya untuk memfasilitasi permintaan daerah dalam hal menyangkut blok Rokan ini, dan mereka (Panja) juga akan berkunjung ke Riau," ujar Mantan Gubernur Riau ini kepada GoRiau.com, Selasa (16/2/2021).

Pengelolaan Blok Rokan, jelas Wan, bukan hal yang mudah seperti yang dipikirkan oleh LAMR, karena ada ketentuan yang mesti dipenuhi oleh BUMA jika memang serius mengelola Blok Rokan.

"Perusahaan yang mau mengelola mesti punya pengalaman, profesional, dan memiliki modal besar. Saya pertanyakan sekarang, perusahaan yang mau dikedepankan oleh LAM ini, apakah sudah profesional, berpengalaman dan punya modal besar? Itu triliunan modalnya," kata Wan.

Dia mengaku khawatir, jika ada oknum-oknum tertentu yang ingin terlibat dalam Blok Rokan, namun hanya 'menumpang' atas nama LAMR, karena jika melihat fakta-fakta yang ada sekarang bisa saja dugaannya ini benar adanya.

"Bisa jadi begitu. Tapi ini dugaan sementara, minta maaf kalau salah, karena perusahaan ini masih baru, belum berpengalaman. Okelah kalau ada bekas karyawan Chevron yang ikut, untuk modalnya gimana?" tuturnya.

"Ini euforia yang berlebihan menurut saya, dan sangat subjektif dan tidak objektif, saya minta LAM untuk berpikir objektif, mari duduk bersama, bicarakan dengan Gubernur selaku kepala daerah," ulasnya. ***