PEKANBARU - Mantan Gubernur Riau, Wan Abubakar meminta semua pihak yang menginginkan kesejahteraan masyarakat Riau atas Blok Rokan bisa menyatukan suara, sehingga tidak berjuang atas nama kelompoknya masing-masing.

Hal tersebut dia sampaikan menanggapi Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) yang ingin mengelola Blok Rokan lewat Badan Usaha Milik Adat (BUMA), dimana LAMR akan bekerjasama dengan pihak swasta.

"Ini malu kita dengan pusat, seolah Riau ini tidak satu suara, karena kita berjuang sendiri-sendiri. Harusnya LAMR berkoordinasi dengan Gubernur, biarkan Gubernur yang berjuang dan melobby pemerintah pusat," ujar Wan lepas GoRiau.com, Selasa (16/2/2021).

LAMR, jelas Wan, adalah lembaga adat, dan tidak wajar rasanya jika lembaga ini terlalu kedepan dalam mengurus Blok Rokan. LAMR cukup menyuarakan ke Gubernur, dan selanjurnya Gubernur yang meneruskan ke pusat.

"Ada apa ini? Kenapa terlalu maju LAMR ini? LAMR bukan untuk itu dibentuknya, LAMR itu organisasi kemasyarakatan di bidang adat, supaya masyarakat Riau bisa berpegang ke adat istiadat, mempertahankan nilai budaya, bukan bergerak di bidang usaha. Tidak ada anggaran dasar untuk itu," jelas Wan.

Lebih jauh, Wan juga mempertanyakan, apakah keinginan LAMR sudah merangkul semua elemen tokoh masyarakat untuk bermusyawarah membahas peran LAMR dalam pengelolaan Blok Rokan.

"Saya takut, ini hanya segelintir orang saja. Saya secara pribadi tak pernah ikut menyepakati, memang dulu pernah ada rapat membahas ini, saya bilang bahwa ini harus koordinasi dengan Gubernur, karena Gubernur ini yang bisa koordinasi dengan Menteri terkait maupun Pertamina," tuturnya.

"LAMR ini bukan lembaga profit, dia lembaga sosial, dan bagi saya ini sudah menyimpang dari ketentuan LAMR itu sendiri. Saya tidak mau nama LAMR rusak gara-gara ini dan kemudian tinggal nama saja, tapi yang menikmat orang lain, karena mereka yang punya modal. Kita maunya Blok ini dikuasai oleh anak daerah, yaitu lewat BUMD," tutupnya. ***